HEADLINE

Belum Ada Keputusan MK, PNS Tetap Undur Diri Bila Maju dalam Pilkada

 

JAKARTA, KilasTimor.com-Pada Selasa (31/3) lalu, 14 dosen Undana, Kupang, NTT, mendaftarkan uji materil

atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang No. 8 Tahun

2015, tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang

pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang dimintai tanggapannya atas judicial review atas UU ASN

dan UU Pilkada di MK, terutama pasal mengundukan diri ketika PNS mendaftar di KPU sebagai pasangan

calon, Minggu (5/6) mengatakan, PNS yang akan maju sebagai calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wali

kota dan wakil bupati/wakil wali kota diharuskan mengajukan permohonan pengunduran diri.
Walaupun telah diajukan judicial rewiew paparnya, tetap harus mengajukan permohonan undur diri, selama

belum ada putusan pembatalan pasal pengunduran diri dari PNS, oleh Mahkamah Konstitusi. “Ya harus

mengajukan permohonan pengunduran diri bagi pns,” bilangnya.
Pasal pengunduran diri PNS dalam UU ASN dan UU Pilkada tegasnya, masih tetap berlaku, sejauh belum ada

keputusan tetap MK. Karena itu, setiap PNS yang hendak bertarung dalam pilkada menyiap segala sesuatu,

termasuk pengunduran diri.
Bila telah ada putusan MK, yang mencabut dua pasal diatas dan berkekuatan hukum tetap, maka KPU akan

menyesuaikan. “Sementara ini dua pasal di UU ASN dan UU Pilkada, masih berlaku,” paparnya.
Sebelumnya, 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Nusa Cendana (Undana), memutuskan melakukan

uji materil atau judicial review terhadap kedua UU tersebut pada Selasa (31/3).
PNS Undana yang mengajukan judicial review yakni, Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si Ph.D, Prof. Dr.

Simon Sabon Ola, M.Hum, Dr. Kotan Stefanus M.Hum, Sukardan Aloysius, SH.M.Hum, Bill Nope, SH. L.LM,

Ishak Tungga, SH. M.Hum dan Daud Dima Talo, SH. MA. MH.
Usai pendaftaran, Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si Ph.D, yang juga Rektor Undana Kupang, kepada

wartawan di gedung MK menyebutkan, pihaknya mengajukan konstitusional review karena hak-hak dasar

sebagai warga negara Indonesia telah dirampas, dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun

2015.
Kedua UU tersebut katanya, telah Mengekang dan merampas hak PNS untuk maju dalam pilkada gubernur/wakil

gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. (fed)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top