EKONOMI

Mendagri: KPU Induk Pelaksana Pilkada Malaka

 

JAKARTA, Kilas Timor-Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 telah disahkan. Dan pada Desember mendatang, sejumlah daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk 11 Kabupaten di NTT.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat ditemui di kantornya, Senin (23/2) mengemukakan, pilkada serentak akan digelar Desember mendatang, dan semua daerah yang akan melaksanakan Pilkada, siap menggelarnya.
Pemerintah Daerah dan KPU Pusat, Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota, siap menggelar pilkada serentak pasca penetapan UU Pilkada.
Soal anggaran paparnya, semua disiapkan oleh daerah, dan pastinya akan tidak menjadi masalah. Terkait dengan data pemilih, semua di atur dan divalidasi oleh pemda dan KPU. Dan pastinya menggunakan data terakhir Pilpres September 2014 lalu. “Semua akan divalidasi oleh KPU Provinsi dan kabupaten/kota. Semua ikuti data Pilpres lalu. Terkait anggaran, kalau belum masuk dalam APBD bisa masuk di APBD-P,” kata Mendagri.
Menjawab koran ini terkait dengan Kabupaten Malaka, NTT, dan kabupaten lain yang belum memiliki KPU, mantan Sekjen PDI Perjuangan mengatakan, pilkada akan digelar oleh KPU daerah induk. “KPU Kabupaten Belu yang menggelar Pilkada Malaka. Pasti akan ada koordinasi dengan KPU dan KPU Provinsi NTT,” paparnya.
Dia berharap, KPU dan Pemda berkoordinasi dan menyiapkan segala sesuatu, terkait pelaksanaan Pilkada, agar berjalan dengan baik.
Sementara itu, Komisioner KPU, Arief Budiman saat ditemui di kantor KPU, Senin (23/2) menyebutkan, pihaknya tengah mempersiapkan berbagai payung hukum berupa Peraturan KPU (PKPU), sebagai pedoman pelaksanaan Pilkada, pasca disahkannya Undang-Undang Pilkada. “PKPU sedang disiapkan, untuk pelaksanaan Pilkada,” katanya.
Dia melanjutkan, pada besok (Hari Ini) pihaknya akan melakukan membahas bersama Kemendagri, terkait pelaksanaan Pilkada, dan jika semua sudah dibahas, maka daerah yang akan menggelar Pilkada pada Desember, bisa mempersiapkan hal-hal yang diperlukan, mulai dari teknis pelaksanaan, pendaftaran pemilih dan lainnya. “Besok (Hari ini) kita akan bahas bersama Menteri Dalam Negeri. Semua akan dituntaskan,” imbuhnya.
Menyoal anggaran pilkada, dia mengatakan daerah yang akan menggelar Pilkada, harus menyiapkan anggarannya, dan semua daerah sudah menganggarkan dalam APBD. “Semua tentunya sudah siapkan anggaran untuk Pilkada,” tambahnya.
Ketika disinggung soal sejumlah Daerah Otonom Baru (DOB), belum memiliki KPU sebagai penyelenggara Pilkada, dia membenarkan hal itu. Hanya saja timpalnya, ketiadaabn KPU pada DOB, salah satunya Kabupaten Malaka, bisa di-handle oleh KPU induk, dalam hal ini KPU Kabupaten Belu. “Nanti KPU pada kabupaten induk yang selenggarakan, mulai dari perencanaan anggaran, jadwal pelaksanaan maupun validasi pemilih hingga pelaksanaan itu. Nanti akan dilihat bersama. Kalau KPU induk tidak bisa, maka bisa ditangani KPU Provinsi,” tuntasnya. (nan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top