BETUN, KilasTimor.com-Proses penetapan APBD Malaka tahun 2015, masih menyisakan sejumlah pertanyaan bagi masyarakat yang belum terjawab hingga saat ini. Pasalnya, didalam proses penetapan anggaran itu masih terdapat banyak anggaran di SKPD yang hilang dan bergeser serta penambahan anggaran pada SKPD tertentu, yang sesungguhnya tidak ada dalam perencanaan SKPD yang bersangkutan. Ketika dikonfirmasi TAPD, Banggar, PPKAD dan SKPD saling lempar tanggung jawab. Untuk itu diperlukan penjelasan resmi dari semua komponen itu sehingga polemik itu tidak berkepanjangan dan tidak menjadi pertanyaan publik.
Tokoh Masyarakat Malaka, Emanuel Seran kepada media ini meminta supaya masalah isu dana siluman APBD yang sempat mencuat ke permukaan supaya segera diselesaikan dan dijelaskan secara transparan kepada publik. “Ini dana masyarakat sehingga rakyat perlu mengetahui persis proses pembahasan APBD sesuai aturan yang berlaku. Saya dengar banyak SKPD yang mengeluh gara-gara dananya dipangkas. Ada juga dana yang tidak direncanakan SKPD tetapi justru pada SKPD itu ada penambahan anggaran. Ini persoalan serius yang harus diselesaikan pemerintah dan DPRD supaya ada kepercayaan publik kepada pemerintah terkait pengelolaan kinerja APBD Malaka. Kalau tidak dijelakan secara transparan maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun dan akan berdampak bagi pembangunan Malaka kedepan. Yang jelas dana siluman itu tidak boleh ada, karena proses pembahasan APBD Malaka harus sesuai nota kesepakatan Bupati dengan Pimpinan DPRD Malaka. Kalau diluar itu maka semua yang terlibat harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Ketua TAPD Malaka, Donatus Bere ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis(16/4) membantah ada dana siluman dalam pembahasan APBD tahun ini. TAPD dalam pembahasan berpatokan pada KUA PPAS sehingga kalau mau ada siluman tentu sangat sulit terjadi. Silahkan konfirmasi dengan Banggar DPRD untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Yang jelasnya TPAD tidak bawa dana siluman yang dibawa untuk dibahas dewan.
Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu ketika dikonfirmasi wartawan melalui telpon selulernya, Kamis(16/4) kepada media ini mengatakan pembahasan APBD Malaka tahun 2015, harus sesuai nota kesepakatan Bupati bersama pimpinan DPRD Malaka. “Saya sudah melakukan rapat bersama SKPD mempertanyakan masalah penambahan, pengurangan dan pergeseran dana disetiap SKPD dan mereka masih berkoordinasi lagi dengan TAPD dan PPKAD untuk melihat data yang ada,” terangnya. “Saya justru mendapatkan laporan dari Kepala Inspektorat bahwa instansinya tidak menganggarkan sesuai yang tertera dalam KUA PPAS, tetapi justru ada penambahan anggaran saat penetapan anggaran. Saya juga dapat laporan dari Dispenduk Malaka bahwa ada pemangkasan anggaran di SKPD yang bersangkutan padahal ada dalam KUA PPAS, dan dalam pembahasan ditingkat Banggar DPRD, Komisi dan Paripurna tidak dilakukan pemangkasan dan pergeseran tetapi justru yang keluar dalam penetapan APBD ada pemangkasan anggaran, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kita sudah minta mereka semuanya berkoordinasi untuk mengecek kebenaran semua dokumen yang ada,” timpalnya.
Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malaka, Devi H.Ndolu kepada media ini mengatakan pihaknya bekerja sesuai aturan dan tidak benar ada dana siluman dalam pembahasan APBD Malaka tahun ini. “Kita akan memberikan klarifikasi yang benar supaya tidak jadi bahan pertanyaan. Salah satu masalah yang terjadi adalah RKA Hasil Pembahasan SKPD dirubah sendiri SKPD tanpa melalui TAPD, sehingga kelihatan ada pengurangan atau pergeseran dana. Yang jelas kita sudah bekerja sesuai aturan dan nota kesepakatan bupati bersama pimpinan dewan. Kalau ada yang merasa belum puas silahkan datang untuk diklarifikasi karena semua alur dan proses pembahasan APBD Malaka tahun ini. Ada data dan dokumen pendukung yang bisa dijadikan acuan untuk klarifikasi,” pungkasnya. (oni)
