EKONOMI

Pemkab Dorong 13 Paket Belanja Modal, Lainnya Masih Proses di ULP

BETUN, Kilastimor.com-Pemkab Malaka sampai saat ini sudah mendorong belanja modal sebanyak 13 paket dari dinas PU. Paling lama pertengahan bulan ini sudah dilakukan realisasi fisik dan keuangan 30 persen.
Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere kepada wartawan di Betun hari ini.

Kabupaten Malaka

Kabupaten Malaka

“Kita sampai saat ini termasuk terlambat dalam merealisasi belanja Modal karena berbagai regulasi yang harus dipatuhi pemerintah. Pemkab tidak bisa mengintervensi ULP untuk percepatan tender, karena mereka kerja berpatokan pada aturan dan proses yang dilalui melalui tahapan-tahapan yang ada. Proses di ULP cukup lama, karena harus melalui mekanisme yang ditempuh. Untuk melakukan lelang perencanaan saja, membutuhkan waktu 45 hari. Itupun kalau tidak bermasalah. Kalau perusahaan yang maju tidak memenuhi syarat maka harus dilakukan pelelangan ulang dan diproses dari awal,” terangnya.

Selama ini dirinya hanya memanggil Kabag Pembangunan dan ULP, supaya bisa mempercepat dan mendorong semua kegiatan supaya berjalan. Untuk saat ini progres belanja modal dan belanja fisik masih nol persen untuk fisik maupun keuangan. Kita harapkan dalam bulan ini sudah ada progres yang baik, karena berbagai program sudah mulai ditender dan dikerjakan fisiknya,” tandasnya. (oni)
Realisasi DAK Terkendala Karena Keterlambatan Juknis…….BETUN,kilastimor.com
Pelaksanaan kegiatan Belanja Modal yang bersumber dari DAK ternyata mengalami keterlambatan. Pasalnya, juknis yang diterima dari jakarta selalu terlambat setelah penetapan APBD sehingga membutuhkan penyesuaian di lapangan. Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere kepada wartawan di Betun-Kabupaten Malaka hari ini.
“Persoalan pengelolaan dana DAK tahun ini menjadi persoalan bersama yang dihadapi setiap Kabupaten dan Kota di Indonesia. Tahun ini Malaka mendapatkan bantuan yang bersumber dari DAK sebesar Rp.63 Milyard lebih tetapi terlambat dieksekusi karena keterlambatan pengiriman juknis dari jakarta” “Saat juknis itu datang kita sudah tetapkan APBD sehingga membutuhkan penyesuaian baru lagi yang berdampak pada waktu pelaksanaan kegiatan” “Khususnya di Dinas Pendidikan sesuai juknis kita harus alokasikan dana sebesar 20 persen sesuai juknis untuk peningkatan mutu pendidikan tetapi kita agak kesulitan karena ketika juknis datang APBD Malaka sudah ditetapkan. Ini persoalan seroius yang kita hadapi” ” Melalui dinas teknis kita sudah melakukan terobosan sehingga pelaksanaan di lapangan harus tetap didorong dan dipercepat” ” dana peningkatan mutu sebesar 20 persen dari dana APBBD tetap kita dorong karena waktu pelaksanaan di lapangan masih 4 bulan sehingga tidak ada masalah” “Kita upayakan supaya program DAK harus diserap secara optimal karena akan berpengaruh terhadap penetapan pagu DAK tahun berikutnya. Kalau tidak optimal diserap makan dianggap tidak mampu dan pagunya sesuai aturan akan diturunkan tahun depan. Hal itu sangat merugikan sehingga kita tetap dorong supaya dipercepat pelaksanaannya”,tandasnya. (0ni).
Percakapan Obrolan Berakhir

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top