EKONOMI

Hanya Dinikmati Pengusaha Besar, Pasar Perbatasan Belu-Timor Leste Harus Dibuka Lagi

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Belu, Willybrodus Lay-JT. Ose Luan, harus menghidupkan kembali pasar tradisional yang berada di beberapa wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Sekretaris Komisi II DPRD Belu, Melki Lelo didampingi anggota Komisi II, Stefanus Mau menyampaikan hal itu kepada media, Kamis (10/3/2016) di gedung DPRD Belu.

Melki Lelo

Melki Lelo

Dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Belu ke Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu, jelas Melki, pihak Komisi sempat pertanyakan terkait pasar perbatasan.
Lanjut dia, oleh Kasubdit Pengembangan Sarana Distribusi Kementerian Perdagangan, Nina Mora menyampaikan telah ada Intruksi Presiden yang mengatur tentang pasar perbatasan.

Oleh karena itu, dalam rangka mengaktifkan kembali pasar perbatasan, maka diperlukan dukungan Pemda setempat guna menghidupkan kembali pasar perbatasan yang sudah ada di wilayah Perbatasan Belu.
“Pasar perbatasan yang sudah ada, perlu diaktifkan kembali, agar dapat meminimalisir masalah penyelundupan yang semakin marak di wilayah perbatasan Belu dan Timor Leste,” ujar dia.

Lanjut Melki, dengan dibukanya pasar perbatasan dapat dipastikan meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Belu, yang tinggal berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Sejauh ini, hanya pengusaha besar yang nikmati keuntungan dari ekspor dan impor, sementara masyarakat jadi penonton. “Selama ini pengusaha yang lakukan kegiatan ekspor dan impor ke Timor Leste dan sebaliknya. Masyarakat digaris batas tidak mendapat keuntungan apapun. Karena itu pasar perbatasan RI-Timor Leste wajib dibuka lagi,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi II, DPRD Belu, Stef Mau mengemukakan, pihak Kementerian Perdagangan juga siap mendukung dengan dana pengembangan pasar di wilayah perbatasan, dimana pada TA 2015 lalu sempat dialokasikan dana senilai Rp 20 miliar.

Kendati demikian jelas Stef, dana yang dialokasikan oleh Kementerian Perdagangan tersebut tidak bisa terserap, karena ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan lahan untuk lokasi pasar.
“Pihak kementerian sempat menyatakan kekesalannya mereka terhadap pemerintah daerah dimana 2015 lalu, sempat dialokasikan dana Rp 20 miliar, tapi dana tidak terserap karena bermasalah dengan lahan,” papar dia.

Untuk itu kedepan diharapkan kepada pemerintah untuk bisa menyiapkan usulan program secara baik dimana harus bisa menjamin ketersediaan lahan, sehingga begitu dana dialokasikan bisa terserap dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. (yan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

To Top