HEADLINE

Sumbang Saran Keterpilihan Politik (Tinjauan Dinamika Politik Kota Kupang)

Ian

Ian Haba Ora

Oleh: Ian Haba Ora
(Ketua Forum Pengawas Pelayanan Publik/FreePublik NTT dan Peneliti di Jeriko Center Kupang)

Portal NTT dalam judul berita “Jonas Tegas Mengakui Bagi Proyek dan Jabatan Untuk Keluarga?” (Jumat, 22 Juli 2016) dan “Warga TDM Sebut Jonas Salean Penebar Janji Palsu” (Minggu, 14 Agustus 2016) memberi asumsi jika calon petahana dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 ini makin terindikasi jauh dari ketidakpercayaan warga. Berdasarkan 2 (dua) judul berita dari salah satu media online tersebut, maka terdapat 3 (tiga) asumsi atau hipotesis dari rumusan pertanyaan berdasarkan judul berita, diantaranya: (1) Apakah bagi-bagi jabatan dan proyek adalah bentuk sikap kolusi dan nepotisme, dan dapatkah ini disebut sebagai politik dinasti?; dan (2) Apakah menyebut Walikota Kupang Periode 2012-2017 sebagai penebar janji palsu merupakan indikasi awal bentuk ketidakpercayaan warga Kota Kupang terhadap petahana?; dan (3) Bagaimana hubungan korelasi pertanyaan (1) dan (2) terhadap faktor keterpilihan politik petahana?

Rumusan-rumusan di atas, akan ditelusuri melalui pandangan ilmiah terhadap politik dinasti terhadap budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); kemudian dilanjutkan dengan cara pandang pemilih terhadap figur; dan disegregasikan terhadap peluang petahana dalam suatu pilkada.

Politik Dinasti

Suyadi (2014) melaporkan hasil penelitiannya terkait politik dinasti yang terjadi di Banten, Bantul, Kendal, Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Selatan, Papua, DIY, dan Bali menyimpulkan bahwa politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabatnya pada pos-pos tertentu di bidang formal (pemerintahan) maupun informal (proyek-proyek atau bisnis). Kemudian dijelaskan bahwa budaya politik familisme merupakan gejala yang sangat kuat yang mempengaruhi lahirnya politik dinasti di Indonesia.
Fatkhuri pengamat politik alumni Australia National University Canberra menyatakan politik dinasti cenderung menampilkan kekuasaan yang koruptif. Dalam teori Inggris abad ke-19 Lord Acton berpesan kekuasaan absolut merupakan lahan korupsi. Kreuzer (2005) dan Cesar (2013) melaporkan bahwa bentuk politik keluarga (politic clan) sebagai bentuk dinasti politik. Dengan demikian kemunculan politik dinasti diakibatkan oleh adanya kemandulan demokrasi dan menjadi awal dari praktek KKN.

Meskipun demikian adanya landasan ilmiah terhadap praktek politik dinasti, namun beberapa literatur menyebutkan bahwa budaya politik dinasti dalam pandangan politik menjadi sah saja dilakukan, asalkan politik dinasti dilakukan dengan (1) tidak menyimpang dari aturan-aturan; (2) lebih mengutamakan kepentingan rakyat; dan (3) menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum.
Pengaruh Pandang Pemilih Terhadap Figur.

Hasil penelitian bersama KPU dan KIPP Sampang (2015) melaporkan bahwa 46,3% perilaku pemilih dipengaruhi variabel-variabel citra sosial, identitfikasi partai, citra kandidat, isu dan kebijakan politik, peristiwa-peristiwa tertentu dan faktor-faktor epistemik. Namun secara umum dinyatakan bahwa variabel-variabel tersebut menentukan pandangan pemilih untuk memilih figur.
Sofianto (2013) melaporkan hasil penelitiannya bahwa pemilih lebih mengutamakan figur yang peduli pada rakyat serta visi-misi dan programnya dianggap sejalan serta bersikap anti korupsi. Kemudian dijelaskan bahwa pemilih tidak menyukai calon yang sering mengumbar janji karena terlalu banyak janji dianggap semakin banyak mengingkari. Banyak mengumbar janji memberikan kesan negatif bagi calon di mata pemilih.

Dinamika Indikasi Dinasti Politik di Kota Kupang.

“Jonas Tegas Mengakui Bagi Proyek dan Jabatan Untuk Keluarga” dalam judul berita di portalntt.com memberikan asumsi terjadi dinasti politik jika tidak dipahami secara baik oleh masyarakat. Meskipun masih terjadi pro dan kontra terhadap kebenaran dinasti politik, namun di pengguna akun media sosial facebook telah membully habis-habisan sang petahana. Indikasi dinasti politik menurut pernyataan Jonas Salean (petahana) mungkin saja sesuai dengan isu-isu yang beredar selama ini di facebook.

Isu-isu terkait indikasi dinasti politik yang ramai diperbincangkan oleh facebooker tampak dalam ragam struktur seperti contoh berikut. Asisten III (Rens Tokoh/Suami dari Adik Walikota); Sekretaris BKD (Ita Salean/Ponaan Walikota); Sekretaris Pelayanan Satu Atap (Agus Saudale/Ipar Kandung Walikota); Kadis Tata Kota (Hengki Ndapa Merang/Kunyadu Kandung Walikota); Kadis BPLHD (Ebend Ndapa Merang/Kunyadu Kandung Walikota); Kadis Perhubungan (Erens Leka/Kolega Dekan Walikota); Kabid Pelaporan Dispenda (Yakob Salean/Adik Walikota); Kabid Bappeda (Maxin Wilahuki/Ipar Walikota); Kabid Pendapatan Dispenda (Edi Adoe/Ponaan Walikota); Kabid Pengawasan Dispenda (Mes Langgo/Kerabat Dekat Walikota); Kabag Sosial (Ibu Lay/Ponaan Walikota); Kasubag Keuangan (Erly Eke/Ponaan Walikota); Kasie Tata Kota (Novi Eke/Ponaan Walikota); Dirut PT. Sasando (Soleman Louk/Kunyadu Kandung Walikota); Dirut PT. Sasando (Alex Lende Bayo/Kunyadu Istri Walikota); Direktur Pemasaran PD Pasar (Mel Saudale/Kerabat Dekat Walikota); Kasie Sarana Prasarana PPO (Tuce Sabah/Ponaan Walikota); Direktur Keuangan PD Pasar (Marthen Ndapa (Saudara Istri Walikota); Kabid Bina Marga PU Kota Kupang (Yusuf Made/Ponaan Walikota); Kasie Keuangan PU Kota Kupang (Harce Sabah/Ponaan Walikota); Kasie di Dispenda (Teri Salean/Adik Istri Walikota).
Berdasarkan isu-isu tersebut jika benar adanya sesuai postingan salah satu warga di Kota Kupang maka dapat diindikasikan adanya politik dinasti yang sedang dibangun oleh petahana. Mereka-mereka yang disebutkan hampir keseluruhannya menduduki jabatan-jabatan strategi dalam pemerintahan daerah. Meskipun penulis memberikan ruang simpulannya terhadap pembaca.
Dinamika Petahana Terhadap Keterpilihan Pemilih

“Warga TDM Sebut Jonas Salean Penebar Janji Palsu” dalam judul berita di salah satu media online memberikan indikasi awal mulai menurunnya elektabilitas petahana. Bahkan dalam judul berita lain “Pemuda Lamaholot Tarik Dukungan, Jonas: Itu Urusan Pribadi Mereka Silahkan Kemana Saja (Portalntt.com:Minggu, 3 Juli 2016)”, ingin menegaskan dukungan mereka telah beralih dari petahana ke paket FirMan-Mu sebagai kandidat yang dianggap pro rakyat.
Alih dukungan pemuda Lamaholot dari petahana dan sebutan pada petahana sebagai penebar janji palsu bisa saja dianggap bahwa sebahagian warga Kota Kupang telah mengimpikan figur baru yang memberi perubahan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Meskipun banyak ragam alasan yang mempengaruhi keterpilihan figur, namun menurut penulis, keterpilihan figur ditentukan tracrecord selama seseorang dipercayakan menjadi wakil aspirasi. Pendapat ini didukung oleh Adman Nursal (2004:75) bahwa kualitas pemimpin merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keputusan memilih.

Sumbang Saran

Jonas Salean sebagai petahana dalam pilkada Kota Kupang yang akan digelar pada 15 Februari 2017 harus berbenah dari kritikan-kritikan warga yang selama ini ia pimpin. Mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi faktor track record yang mudah dilihat dan diketahui warga. Di samping itu, posisi petahana menjadi gambaran proyeksi kepemimpinannya ke depan. Dan hal tersebut sangat mempengaruhi elektabilitas.
Meskipun dalam banyak literatur menyebutkan masih ada pro dan kontra dinasti politik, namun dalam etika politik di Indonesia cenderung tidak menyukai adanya politik dinasti. Disarankan agar petahana mampu mengklarifikasi dugaan adanya dinasti politik di Kota Kupang secara efektif dan rasional.

Hal paling fenomenal yang saat ini terjadi di Kota Kupang adalah indikasi petahana yang selama memimpin dianggap tidak mengakui kinerja aspirasi Jefri Riwu Kore (Jeriko) yang memperjuangkan hak-hak anak miskin dan berkekurangan untuk mendapatkan bantuan dana PIP. Hampir keseluruhan penerima PIP di Kota Kupang dari jalur aspirasi Jeriko tidak bisa mencairkan dananya karena petahana diduga melarang kepala sekolah menerbitkan surat keterangan siswa sebagai salah satu syarat pencairan.

Ironis lagi, penulis pernah menerima pengaduan salah satu warga Kota Kupang yang sangat kecewa terhadap petahana. Alasannya sederhana, “Pak Jonas Salean itu dikira punya uang miliaran sehingga gampang untuk sekolahkan anak, tetapi dia tidak pikir kami yang miskin. Makan saja sudah susah apalagi bayar uang sekolah anak”, jelas pengadu. Bahkan pengadu berjanji untuk memberi vonis sosial untuk tidak mendukung petahana pada pilkada. Banyangkan saja jika seluruh pengadu memberikan vonis sosial dalam politik, dipastikan semua penerima dana PIP dari jalur aspirasi menjatuhkan pilihan pada paket FirMan-Mu sebagai paket yang dianggap peduli terhadap rakyat.

Penutup

Di Indonesia umumnya sangat membenci politik dinasti. Hal ini akan tampak melalui kritikan-kritikan pedas terhadap pelaku dinasti politik. Jika di Kota Kupang terindikasi ada dinasti politik maka saran penulis untuk segera memperbaikinya dengan klarifikasi dan efektifitas kinerja yang mensejahterahkan rakyat. Hal ini karena masih terdapat pro dan kontra terhadap dinasti politik.
Terkait dengan kritikan-kritikan pemilih, diharapkan adanya upaya keras dari petahana untuk memperbaikinya dengan cara bukan menimbulkan masalah baru tetapi meminimalkan kritikan tersebut dengan memikirkan keinginan rakyat.
Penulis menyarankan jika elektabilitas pemilih terhadap petahana dianggap rendah maka alternatif keterpilihan dapat saja diberikan kepada paket FirMan-Mu (Jefri Riwu Kore-Herman Man). Sedangkan untuk pengambilan keputusan pemilih terhadap petahana, penulis tidak dapat menyimpulkan berdasarkan asumsi rumusan (hipotesis) yang disebutkan pada awal tulisan. Biarkan masyarakat yang menilainya.***

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top