HEADLINE

Bupati Malaka Minta ada Forum Koordinasi DPRD, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka meminta Komisi III yang membidangi infrastruktur perlu melakukan konsultasi ke Jakarta. “Kita harus buat forum DPRD mulai Kabupaten, Propinsi dan Pusat bersama DPD untuk berdiskusi bersama terkait berbagai persoalan yang perlu disikapi bersama sehingga saat pembahasan anggaran dimasing-masing tingkatan bisa memberikan intervensi sesuai kewenangan yang dimiliki. Permintaan itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dalam sidan paripurna dewan saat Pembukaan Sidang III DPRD Kabupaten Malaka di Betun belum lama ini.

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

“Saya minta komisi yang membidangi soal infrastruktur untuk rajin-rajin mengunjungi Kementrian PU di Jakarta, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan Bappenas terutama yang membidangi perencanaan dan infrastruktur untuk mengkomunikasikan hal itu.
Bahannya disiapkan dengan baik untuk pemaparan. Setelah itu akan ditindaklanjuti secara teknis oleh dinas teknis. Dewan adalah representatif rakyat Malaka, untuk bisa mengunjungi Bapenas dan bagian perencanaan untuk memaparkan kebutuhan kita.

Kedepan, bilang bupati, harus dibuat forum DPRD mulai Kabupaten, Propinsi dan Pusat bersama DPD untuk berdiskusi bersama terkait berbagai persoalan yang perlu disikapi bersama. Dalam konsep itu perlu dilakukan rapat secara berkala.

“Kita bisa proaktif datang ke Jakarta melakukan pertemuan itu atau sebaliknya kita bisa mengundang DPR RI, DPD Dapil NTT dan DPRD Provinsi NTT Dapil Malaka untuk melakukan pertemuan di daerah.

“Kita mau apabila DPRD Malaka membahas persoalan A, di provinsi, pusat dan DPD juga membahas hal yang sama agar semua strata pemerintahan mengatasi persoalan A sesuai porsinya masing-masing. Ini bisa masuk dalam agenda komisi. Pertemuan berkala untuk mendapatkan suport pemerintahan atasan melalui jalur legislatif. Kita bisa undang mereka rapat didaerah kita atau di Kupang. Kalau mereka sibuk bisa kita lakukan di Senayan atau ditempat lain yang memungkinkan kehadiran mereka. Suport pemerintahan atasan melalui jalur DPRD perlu dilakukan kedepan. Kita undang DPRD Dapil kita bukan berdasarkan partai,” ujarnya.

“Kenapa dirjendukcapil saat didatangi Bupati di Jakarta langsung mendapatkan support dan dukungan? Itu karena kita mau membangun komunikasi yang baik dengan mereka terkait persoalan yang dihadapi di daerah. Kita siapkan semua dokumen rapat yang diangkat dalam paripurna dan hasil konsultasi DPRD di Kementerian selama ini . Kalau ada komunikasi seperti itu maka hasilnya lebih efektif dan optimal,” terang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Devi H. Ndolu menawarkan supaya seluruh alat kelengkapan dewan perlu melakukan konsultasi ke Jakarta dengan mengusung berbagai persoalan aktual yang dihadapi di Kabupaten Malaka.

“Saya tawarkan opsi, Banmus bisa melakukan konsultasi di Kemendagri, Banggar juga ke Kemendagri, Komisi I kaitan dengan ADD bisa melakukan konsultasi dengan kementerian terkait, Komisi III bisa melakukan konsultasi di Kementerian PU dan Bappenas, Komisi II di Kementerian Pertanianter kait Revolusi Pertanian Malaka. (boni)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top