Anggota MPR RI Paul Liyanto Gelar RDP. Warga Minta Tanah HGU PT. PGGS Dikembalikan kepada Masyarakat

OELAMASI, Kilastimor.com-Anggota MPR RI, Abraham Liyanto kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat, di Kantor Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Rabu (12/4/2017)
RDP tersebut dihadiri Camat, Kapolsek, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Hadir juga tokoh masyarakat, pegiat LSM dan masyarakat yang berjumlah 150 orang.

Paul Liyanto memberikan mataeri dalam RDP.

Paul Liyanto memberikan mataeri dalam RDP.

RDP MPR RI itu dibuka oleh Camat Kupang Timur, Agustinus Leka sekaligus sebagai moderator.
Ir. Abraham Paul Liyanto dalam pemaparan awalnya, menyampaikan informasi tentang DPD RI serta tugas dan kewenangan serta berbagai regulasi yang sudah diinisiasi oleh DPD RI, serta menyinggung juga tentang 4 Pilar MPR RI, tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada sesi dialog, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat diantaranya dari Camat Kupang Timur, yang menyoroti kesulitan dari penyelenggaraan Kurikulum K-13, yang berbasis IT. Pasalnya, jaringan internet yang belum ada, jaringan listrik juga belum ada di pelosok pedesaan, menyebabkan kesulitan penerapan kurikulum ini di sekolah terpencil dan jauh dari jangkauan fasilitas tersebut. Mohon bantuan DPD RI untuk memperjuangkannya.

Selanjutnya, Paulus Bura salah satu tokoh masyarakat mengangkat masalah PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS), selaku investor yang mendapatkan tanah warga sejak tahun 1990, seluas 1 Km x 1,5 Km, sebagai Hak Guna Usaha (HGU).
Namun tanah tersebut tidak pernah digarap sampai dengan saat ini, sehingga diminta untuk dikembalikan kepada warga supaya dapat digarap, karena tanah tersebut merupakan lahan pertanian yang subur.

Sejak tahun 2015, warga masyarakat sudah bersurat kepada Bupati dan seluruh pejabat di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten sampai Kecamatan, namun belum ada respons positif dari mereka semua. Dimohon bantuan DPD RI untuk turut membantu memperjuangkan tentang hal ini.
Masih menurutnya, rumah MBR sebanyak 200 unit yang dibangun beberapa tahun yang lalu tidak layak huni, sehingga dimohon untuk memperjuangkan rehabilitasinya, supaya dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat di Desa Tuapukan yang berasal dari eks warga Timtim.

Esa Dagarisi, salah satu tokoh masyarakat meminta bantuan sertifikasi tanah di desa ini agar warga dapat memperoleh Hak atas tanah mereka, termasuk tanah warga yang diambil oleh PT. Panggung Guna Ganda Semesta tersebut. Data peserta Raskin menurutnya tidak tepat, sehingga pembagiannya tidak tepat sasaran. Mohon dibantu penyelesaian data yang akurat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ujarnya, ternyata sampai saat ini belum banyak yang diterima oleh anak sekolah dari desa ini. Mohon bantuan bapak untuk ditambah jumlahnya, supaya bisa melayani seluruh anak sekolah dar warga desa ini.

Pada bagian yang sama, Abraham Paul Liyanto dalam jawabannya mengemukakan, banyak pertanyaan, dan usul saran yang bisa disampaikan kepada Bupati Kupang, ada juga yang akan diteruskan kepada Gubernur NTT, dan juga ke pusat.

Khusus untuk penerapan kurikulum K-13, maka jaringan listrik, jaringan internet dan semua buku ajar harus sudah terpasang dan tersedia di seluruh sekolah diwilayah ini. Kebutuhan tersebut harus sudah selesai dibenahi sebelum tahun 2019, karena penyelenggaraan sistem pendidikan dengan memanfaatkan K-13 sudah harus digunakan secara menyeluruh pada tahun 2019.

Semua usulan seperti kebutuhan sumur bor, kincir air, mesin traktor pengolah tanah, bibit padi, pupuk dan obat2an, serta mobil tanki air untuk air bersih, akan dicatat untuk disampaikan kepada pihak pemerintah, baik Bupati Kupang, Gubernur NTT maupun ke pusat. Begitu juga dengan pembangunan Kapela/rumah ibadah, akan disampaikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kupang. Hal-hal prinsip seperti ini perlu dimasukkan kedalam usulan Musrenbang sehingga pemerintah dapat memilah usulan tersebut berdasarkan tingkatannya. Usulan –usulan ini ada yang sudah bisa diusulkan melalui Camat, sehingga bisa diteruskan kepada instansi teknis di level Kabupaten.

Mengenai tanah yang digunakan oleh PT. Panggung Guna Ganda Semesta yang sudah 27 tahun (sejak tahun 1990) diberikan untuk dikelola tetapi tidak pernah dimanfaatkan untuk tujuan membantu warga setempat, maka perlu terus diperjuangkan agar tanah tersebut dikembalikan kepada warga masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian. Surat usulan harap dibuat lagi dan dikirim ke seluruh pejabat di berbagai tingkatan, termasuk kepada DPD RI agar dapat dipantau proses penyelesaiannya.

Untuk Perumahan MBR tambahnya, akan diperjuangkan melalui Kementerian Perumahan Rakyat, supaya dapat direnovasi yang sudah rusak maupun membangun baru bagi kebutuhan warga yang belum menerima, terutama bagi warga eks pengungsi Timtim.

Permasalahan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), akan di tanyakan ke tingkat Provinsi dan pusat. Yang penting pendataannya harus sudah dilakukan secara menyeluruh dan mencakup seluruh anak-anak sekolah yang ada. (fed)

Komentar