HEADLINE

Tenaga Puskesmas di Belu Keluhkan Pemotongan Dana BOK dan JKN. Kadis: Tidak Ada Potongan Hak Tenaga Medis

ATAMBUA, Kilastimor.com-Tenaga medis atau petugas kesehatan di beberapa Puskesmas di Kabupaten Belu, Timor Barat perbatasan RI-RDTL keluhkan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa satu kejelasan yang pasti.

Theresia Saik

Theresia Saik

Informasi yang berhasil dihimpun dari salah seorang tenaga medis Puskesmas yang tidak mau namanya disebut kepada media beberapa waktu lalu mengaku, pemotongan dana BOK untuk setiap tenaga medis per kegiatan pada setiap bulannya. Dana tersebut biasanya dibayar bendahara puskesmas setiap triwulan.

“Potongan sejak tahun lalu per orang per kegiatannya Rp 20.000. Ini tahun baru triwulan 1 dipotong Rp 15.000 per orang per kegiatan dan kami terima saja. Sementara menurut Kadis dana itu tidak dipotong karena jadi hak para tenaga medis,” beber dia.

Ditambahkan, selain itu juga dana kapitasi JKN yang mana dana tersebut dibayar untuk para tenaga medis dari pihak BPJS membayar JKN sesuai dengan jumlah peserta BPJS, KIS dan Askes yang masuk dalam wilayah. BPJS membayar sesuai jumlah peserta yang ada yang punya kartu dalam wilayah kerja sebuah Puskesmas, bukan bayar sesuai jumlah pasien. “Justru yang terjadi di Puskesmas tidak sesuai, Puskesmas bayar ke tenaga medis berdasarkan jumlah pasien yang berobat alasan di setor kembali ke kas daerah untuk APBD,” ujar dia.

Permasalahan lainnya yakni, jasa persalinan Bidan, dimana untuk Bidan yang menolong persalinan pasien dibayar Rp 600 ribu. Sementara yang umum dibantu diklaim, tapi setelah didapat dananya di setor ke Daerah. Sehingga Bidan tidak mendapat dana jasa tersebut. “Kita kerja tidak dapat apa-apa, pasien umum klaim di jaminan persalinan, juga pasien kartu klaim BPJS juga dipotong semua,” kata sumber.

Terkait hal itu, Kadis Kesehatan Belu, Theresia Saik yang dikonfirmasi media belum lama ini menuturkan, dana tersebut setiap triwulan sudah ada dalam aliran khas dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam triwulan itu.

Bendahara dan Kepala Puskesmas langsung mengambil dana itu di bendahara Dinkes, tidak lewat siapa-siapa. Dana diambil setelah pencairan di Dinas kemudian dibayarkan untuk yang berkerja. Yang saya tuntut dari mereka kerja adalah percepat SPJ, kemudian SPJ itu dilampirkan dengan laporan yang cukup memadai dan dokumentasi berupa foto.

“Tidak benar kalau dana BOK dipotong. Anak-anak ini mereka kadang tidak mengerti dengan keuangan. Saya pernah ke Rafae, setelah dijelaskan tidak ada potongan. Waktu itu dana Jampersal, Jasa, itu sudah ada pembagian presentase yakni, 70 persen jasa dan 30 operasinal, dan alkes. Mereka maunya ambil semua, tidak bisa itu sudah ada pembagian,” urai Saik.

Dia menegaskan lagi, dirinya sangat tidak suka apabila ada pemotongan-pemotongan dana yang menjadi hak tenaga medis ditingkat Puskesmas. Tetapi mereka juga harus bekerja jangan hanya pertangungjawabkan secara fiktif. “Saya tidak suka hak tenaga dipotong. Juga kerja yang tidak fiktif, makanya saya butuh dokumen lengkap dalam SPJ,” tandas dia. (yan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top