UPT KPH Belu Cabut Patokan Tanah di Hutan Lindung Befanmasi-Fanmahole

ATAMBUA, KIlastimor.com-UPT KPH Kabupaten Belu melakukan pencabutan patok yang dilakukan oleh masyarakat dari beberapa desa di Hutan Lindung Befanmasi-Fanmahole RTK 184 pada, Jumad (19/5). Masyarakat mematok di sepanjang jalan Umanen sampai dengan Atapupu dikarenakan ada isu pembebasan lahan hutan lindung.

Patok dan plang yang dicabut.

Patok dan plang yang dicabut.

Menurut Mateus Dacosta selaku Kepala UPT KPH Kabupaten Belu bahwa ada mis komunikasi dari pihaknya dengan masyarakat. Masyarakat mendengar ada pembebasan lahan di hutan lindung ini.

Mateus menegaskan bahwa sebenarnya yang dibebaskan itu adalah bendungan rotiklot seluas 85Ha. Masyarakat mengira yang dibebaskan itu seluruh lahan. Masyarakat mematok untuk dialih fungsi menjadi lahan perkebunan.

“Total yang diklaim tidak diukur secara keseluruhan. Mereka hanya mematok bagian tepi jalan saja. Panjangnya kita tidak tahu sampai di mana. Total luas keseluruhan Hutan lindung ini mencapai 8595 Ha”, ujanya.

Oleh karena itu, Mateus mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pihaknya juga sudah bersurat kepada pihak kecamatan dan desa untuk disampaikan kepada masyarakat.

Sesuai dengan informasi yang didapat, masyarakat yang mematok itu berasal dari Desa Leosama dan Desa Dualaos dari Kecamatan Kakulukmesak. Selain itu, ada pula masyarakat Desa Fatuketi dan Kelurahan Umanen dari kecamatan Atambua Barat.

Danramil 1605-02/Atapupu Mayor Inf. Eri Ninu mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh masyarakat ini karena ada kesalahan informasi yang beredar di masyarakat. Sebenarnya pembebasan lahan itu hanya pada area Bendungan Rotiklot. “Jadi setelah ini, kita akan sosialisasikan lagi kepada masyarakat”, ujarnya.

Mateus menuturkan bahwa kita seharusnya mereboisasi hutan lindung yang gundul, bukan dijadikan lahan perkebunan. Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya mengamankan Bendungan Rotiklot.

Ada satu kebijakan dari Kementrian Kehutanan untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat. Masyarakat boleh mengelolah melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM). Caranya, masyarakat membentuk kelompok dan mengelolah hutan lindung sesuai prosedur yang sudah diatur Kementrian Kehutanan. Tujuannya erosi, banjir, dan tanah longsor tidak terjadi.

“Jadi, Hutan ini seharusnya dihijaukan kembali agar dapat menangkap resapan air untuk tidak merusak Bendungan Rotiklot. Oleh karena itu, pengkaplingan ini tidak dibenarkan”, Tuturnya.

Mateus menghimbauan kepada masyarakat agar menghentikan pematokan hutan lindung ini. Karena sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Hutan, bagi masyarakat yang berkebun dalam kawasan secara ilegal maka akan dihukum minimal tiga tahun penjara dan denda sebesar 1.5 miliar rupiah.

Mateus berujar bahwa alangkah baiknya mereka membentuk kelompok dan mengajukan proposal kerjasama dengan kehutanan. Kemudian kita akan melakukan dengan pola HKM. “Mereka boleh kelolah, tapi sifatnya bagi hasil dengan pemerintah”, ujarnya. (richi anyan)

Komentar