Liyanto: Pancasila Final

KUPANG, Kilastimor.com-MPR RI terus melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama mengahadapi kondisi saat ini, dimana ada upaya mengganti ideologi negara.

Abraham Paul Liyanto tengah presentasikan materi empat pilar.

Abraham Paul Liyanto tengah presentasikan materi empat pilar.

Anggota MPR RI, Abraham Paul Liyanto dalam sosialisasi empat pilar di aula Kantor DPD RI Provinsi NTT, Jln. Polisi Militer No. 5 Kupang, Sabtu (10/6) lalu menjelaskan, empat pilar kebangsaan yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara; Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, Negara Kesatuan republik Indonesia sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

Dikemukakan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menganut beberapa makna yakni: 1). Pancasila Sebagai Dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia.
2). Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai Dasar negara Indonesia. Rumusan Sila-sila Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali.

3). Pancasila sebagai Ideologi negara, dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika/moral, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara.

Dikemukakan, proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, antara lain, 1). Sidang I BPUPKI, Ir. Soekarno menawarkan 5 prinsip Dasar Negara yang diberi nama Pancasila, pada tanggal 1 Juni 1945. 2). Panitia kecil/Panitia Sembilan (Pancasila dalam Piagam Jakarta), pada tanggal 22 Juni 1945. 3). Sidang PPUPKI (Pancasila dalam Pembukaan UUD Tahun 1945) tanggal 18 Agustus 1945.

Pancasila sebagai dasar negara tegasnya, tidak perlu diperdebatkan lagi karena Pancasila sudah merupakan konsensus nasional bersama sejak dilakukan oleh para pendiri bangsa ini.

Sosialisasi empat pilar.

Sosialisasi empat pilar.

Pancasila sudah final. Yang perlu diperdebatkan adalah masalah-masalah aktual yang sampai saat ini belum tuntasnya kemiskinan, busung lapar, kebodohan, kemelaratan dan ketertinggalan.

Karena itu MPR menugaskan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga negara ini tetap kita pertahankan dalam bingkai NKRI sebagai wujud dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Sementara itu, Ketua MUI Provinsi NTT, H. Abdulkadir Makarim dalam meterinya bertemakan “Implementasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI & Sistem Ketatanegaraan” merekomendasikan sejumlah hal. Dia meminta agar tidak ada perubahan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dia juga meminta agar ada reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara. Model Garis-garis Besar Haluan Negara adalah Model yang tepat dalam sistem perencanaan nasional. 
Hal ini sekaligus sebagai daya tangkal atas pengaruh serangan ideologi luar yang ingin menyusup masuk melalui berbagai program dan perencanaan nasional.

Selain itu, dia berharap ada revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika secara melembaga, terutama melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa.

Pemerintah diminta membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta implementasinya. (fed)

Komentar