EKONOMI

Terkait Masalah Buruh di NTT, DPRD NTT Desak Pemprov Perketat Pengawasan Terhadap Perusahaan

Yunus Takandewa

KUPANG, Kilastimor.com-Komisi V DPRD NTT mendesak Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) agar memperketat pengawasan terhadap perusahan-perusahan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa, saat diwawancarai di ruang rapat Komisi V DPRD NTT, Jumat (4/8/2017).

“Kita desak sekaligus memberikan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahan-perusahan yang beroperasi di NTT, ” ujar Yunus.

DPRD NTT kata Yunus, mendukung pemerintah melakukan penindakan terhadap perusahan-perusahan nakal yang tidak memberikan jaminan ketengakerjaan terhadap buruh di NTT.

“Harus ada langkah-langkah memberikan penegasan terhadap perusahan untuk wajib tunduk terhadap aturan terkait dengan kesejahteraan ketenaga kerjaan kita, ” tegas Yunus.

Oleh karena itu, DPRD NTT Memberikan dukungan terhadap Dianakertrans Provinsi agar secara periodik melakukan pengecakan terhadap perusahan swasta maupun perusahan BUMN.

“Sesuai ketentuan jika ditemukan perusahan melanggar aturan maka harus dilakukan penindakan, ” tegasnya.

Dorongan dan desakan terhadap pemrintah, kata Yunus dikarenakan adanya temuan di lapangan yakni perusahan tidak menerapakan keputusan Gubernur tentang penerapan UMP, pemberian BPJS Ketenagakerjaan, penerapan jam kerja dan tunjangan hari raya. (pat)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top