HEADLINE

Ini Cara Mengadukan Ketidakpuasan Anda Terhadap Kinerja Pengadilan Negeri Atambua

ATAMBUA, Kilastimor.com-Dalam rangka menindaklanjuti reformasi birokrasi, Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, R. Mohammad Fadjarisman menandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Atambua, Senin (18/9).

Pada penandatanganan piagam tersebut disaksikan oleh 10 orang saksi. Kesepuluh saksi tersebut yakni Kapolres Belu, Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, Dandim 1605/Belu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Komandan Batalion 744/SYB, Danpamtas Yonif 712/wt, Kepala Imigrasi Atambua, Kepala BRI Cabang Atambua, Kepala RRI Atambua, dan Ketua Pengadilan Agama Atambua.

Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui Humas Pengadilan Negeri Atambua, Gustav Blesskupa mengatakan bahwa penandatanganan piagam ini merupakan tindak lanjut dari reformasi birokrasi. Karena itu, setiap instansi wajib mencanangkan zona integritas tersebut.

Lebih lanjut Gustav mengatakan, saat ini Pengadilan Negeri Atambua sedang melakukan proses akreditasi. Salah satu kriterianya adalah dengan mencanangkan zona integritas WBK dan WBBM. “Semua pengadilan negeri di Indonesia wajib mencanangkan zona integritas,” ujarnya.

Menurutnya zona integritas sebagai pendukung reformasi birokrasi di mana ada pelayanan publik, akuntabilitas, dan juga membangun sinergitas dengan semua elemen. Karena itu, Pengadilan Negeri Atambua berkomitmen membangun reformasi birokrasi dengan menghadirkan banyak saksi agar semua tahu kalau kami melaksanakan reformasi birokrasi.

“Jadi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, kita akan dinilai oleh banyak pihak. Bukan saja di internal kita yang menilai, tapi juga pihak lain pun berhak menilai,” ujarnya.

Dalam era informasi keterbukaan publik, menurut Gustav, sangat diperlukan pengawasan dari berbagai pihak dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengadilan negeri saat ini tidak hanya diawasi oleh Mahkama Agung, tapi juga dari institusi lain, masyarakat, dan juga pers.

Apabila ada pengaduan dari masyarakat, Pengadilan Negeri Atambua telah menyediakan meja informasi. Bila ada kekecewaan dari masyarakat terhadap kinerja informasi pengadilan, maka masyarakat dapat mengadukannya melalui meja informasi dan pengaduan. Caranya:
1. Adukan masalah Anda melalui meja informasi
2. Atasan PPID akan memberikan tanggapan tertulis disampaikan kepada petugas informasi dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya 20 hari sejak keberatan dicatat dalam register keberatan
3. Dalam waktu paling lambat dua hari jerja setelah diterima dari atasan PPID, maka petugas informasi harus memberitahukan putusan atasan PPID tersebut kepada pemohon
4. Pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan putusan, dalam mengajukan keberatan ke komisi informasi paling lambat 14 hari kerja setelah putusan atasan PPID diterima.
Anda bisa mengadu ke atasan PPID (ketua pengadilan) atas alasan-alasan sebagai berikut:
1. Adanya penolakan atas permohonan informasi
2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi.
4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi.
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam pedoman ini. (Richi Anyan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top