HEADLINE

Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di NTT Masih Jauh di Bawah Standar Nasional

Pose bersama usai pembukaan rakor akta kelahiran anak.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kabupaten Belu menjadi tuan rumah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pencapaian target nasional akta kelahiran anak usia 0-18 tahun tingkat Provinsi NTT 2017 di Hotel Nusantara Dua tanggal 12-14 Oktober 2017.

Sekda Belu, Petrus Bere dalam pembukaan acara itu membacakan sambutan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.
Dia mengatakan, dari data pelaporan hasil pencatatan sipil kabupaten atau kota, khususnya kepemilikan akta kelahiran dikalangan anak usia 0-18 tahun di Provinsi NTT masih jauh di bawah standar nasional

Dia mengemukakan, masalah kepemilikan dokumen sudah sejak lama dikeluhkan oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan sifatnya yang sangat dinamis atau selalu mengalami perubahan setiap saat dan tidak ada jeda waktu untuk berhenti atas terjadinya peristiwa LAMPID yaitu Lahir, Mati, Pindah dan Datang.

Hal ini jika tidak dibarengi dengan pencatatan dan pendokumentasian yang baik dan benar urai dia, akan berdampak pada rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan. Karena itu, rapat koordinasi ini merupakan momentum strategis untuk mendiskusikan berbagai hal mendasar berkaitan dengan upaya bersama dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan identitas diri.

Dikatakan, kehadiran manusia di bumi ini diawali dari proses kelahiran. Bagi negara-negara maju, susu tentang pencatatan kelahiran bukan lagi menempati domain utama karena tingkat kepemilikan akta kelahiran sudah sangat signifikan.

Sementara di Indonesia, saat sedang bekerja Keras meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2006. Undang-unang ini membahas tentang administrasi kependudukan sebagai landasan hukum positif menuju tertib administrasi kependudukan secara nasional.

Dilanjutkan pencatatan administrasi ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan akta kelahiran adalah hak pertama atas idenditas diri dan status sebagai warga negara dengan kekuatan hukum yang paling sempurna.

Oleh karena itu, negara wajib hadir dari pintu ke pintu untuk memberikan pelayanan terkait pencatatan sipil dalam bentuk akta kelahiran secara gratis karena hal itu merupakan tanggung jawab negara termasuk para pelayan masyarakat. “Semakin cepat tercatat kelahirannya, semakin cepat pula terlindungi keberadaannya,” ujar Sekda Belu mengutip sambutan Gubernur NTT.

Fakta menunjukan, cakupan kepemilikan akta kelahiran nasional Anak Indonesia sesuai laporan daerah baru mencapai 78,78%. Selain itu, selain laporan SIAK baru mencapai 66,88%. Hal ini masih terlalu jauh di bawah standar nasional yang harus dicapai pada akhir Tahun 2017 yaitu 85%.

Semakin banyak anak yang tidak dicatat kelahirannya secara de jure dianggap tidak pernah ada, tidak memiliki nama, tidak memiliki jenis kelamin, tidak memiliki tanggal lahir, tidak punya asal usul kekeluargaan dengan siapa pun, dan tidak memiliki status kewarganegaraan. Akibatnya, dapat menyulitkan anak-anak untuk mendapat hak sipilnya karena tidak terlindungi keberadaannya oleh negara.

Untuk Provinsi NTT, saat ini baru mencapai 59,49%. Hal ini menempatkan Propinsi NTT berada di posisi keempat terendah di bawah 60% setelah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Propinsi lain yang sudah melampaui target nasional 85% adalah DKI, Jambi, Gorontalo, Sumatera Selatan, DIY dan Kepulauan Bangka Belitung.

Penyebab banyaknya warga masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di masyarakat maupun yang ada di instansi pelaksana.

Hasil penelitian Pusat Kajian Perlindungan Anak menemukan orang tua yang tidak memiliki akta kelahiran memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar melebihi anak-anak yang juga tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya pemahaman akan pentingnya idenditas merupakan sesuatu yang diwariskan turun-temurun di dalam keluarga itu sendiri.

Soal strategi pencapaian target 85%, pemerintah perlu untuk menjemput bola. Karena itu, perlu adanya kerja sama antar lini dalam pemerintahan di daerah masing masing.

Selain itu, perlu untuk memahami dengan benar filosofi dari konstitusi yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dalam bentuk pelayanan akta catatan sipil yang otentik. Oleh sebab itu, kedudukan setiap Penjabat Pencatatan Sipil sangatlah elegan untuk menjalankan konstitusi yaitu dengan memenuhi janji negara dengan semangat pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Masih banyak hal yang perlu diperhatikan bersama dalam membangun tertib administrasi kependudukan, khususnya di NTT. “Tentu akan terasa sulit kalau kita lakukan sendiri, jadi jangan cepat menyerah,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Gubernur NTT mengatakan bahwa bukan keinginan seorang anak untuk dilahirkan lalu dibuang. Bukan keinginan seorang anak untuk dilahirkan dari orang tua yang tidak punya akta perkawinan atau orang tua yang tidak jelas asal usulnya.

“Semua itu bukan penghalang bagi Pejabat Pencatatan sipil karena jabatannya berwenang untuk menjalankan tugas yang mulia, membuat anak-anak berani menatap masa depan dengan penuh optimisme,” tuturnya. (richi anyan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top