HEADLINE

Kadis PU Sarai Dituntut 13,5 Tahun Penjara

Kadis PU Kabupaten Sarai, Lay Rohi menyimak tuntutan yang dibacakan JPU Kejati NTT, Benfrid Foeh.

KUPANG, Kilastimor.com-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pembangunan embung mini senilai Rp 5 miliar di Kabupaten Sabu Raijua (Sarai), Kamis (19/10).

Sidang kali ini dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Benfrid Foeh dan Hendrik Tiip Kuanheun secara bergantian untuk terdakwa Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sarai dipimpin majelis hakim, Edy Pramono didampingi hakim anggota, Ali Muhtarom dan Jemmy L. Tanjung. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Mel Ndao Manu cs.

JPU Kejati NTT, dalam amar tuntutannya menegaskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak.pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Dikatakan JPU, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta ahli, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan embung mini di Kabupaten Sarai senilai Rp 5 miliar sehingga dituntut selama 8,6 tahun penjara.

“Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta ahli maka terdakwa dituntut selama 8,6 tahun penjara. ” tegas JPU Kejari Kota Kupang.

Selain dituntut pidana badan selama 8,6 tahun penjara, lanjut JPU, terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 400 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut satu (1) bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan.pidana kurungan selama 6 bulan.

Ditambahkan JPU Kejati NTT, dalam amar tuntutan juga terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 1.911.675.000. Ditegaskan JPU, jika terdakwa tidak membayar UP satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang. Dan, jika itupun tidak mencukupi UP tersebut maka akan ditambah dengan pidana kurungan 4,3 tahun penjara.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tinda.pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Usai membacakan tuntutan oleh JPU, majelis hakim Edy Pramono menunda persidangan hingga pekan depan, Kamis (26/10) dengan agenda pembacaan pledoi (pembelaan) oleh kuasa hukum terdakwa.(crh)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top