HEADLINE

KemendesPDTT Gandeng GMIT Kawal Dana Desa di NTT

Pose bersama usai penandatanganan MoU.

KUPANG, Kilastimor.com-Dalam rangka meningkatkan pengawalan pelaksanaan program Dana Desa di wilayah NTT, dan mempercepat pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT) resmi menggandeng atau membangun kerja sama dengan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatangan MoU, yang dilakukan antara Ketua Sinode GMIT, Pdt. Dr. Mery Loise Kolimon dengan Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, di VIP Room gedung Kementerian Kemendes PDTT Kalibata, Jakarta, pada Jumat (20/10).

Sesuai dengan press releas yang disampaikan Ketua Komisi V DPR-RI, Fary Djemy Francis, kepada kilastimor.com, Fary menggambarkan tentang moment yang disaksikannya langsung, yakni penandatanganan MoU tersebut.

Fary menyampaikan, pada kesempatan tersebut MendesPDTT Eko Putro Sanjoyo, mengapresiasi peran aktif GMIT yang mau ikut terlibat mensukseskan program Dana Desa di NTT. Hal ini menurut Eko, merupakan bentuk dari kepedulian gereja terhadap kehidupan umatnya sebagai masyarakat desa.

“Saya melihat, ketika lembaga agama terlibat dalam mengawal dana desa, maka pemerintah desa dan masyarakat sendiri sebagai umat dari lembaga agama yang bersangkutan, akan lebih berhati-hati dan fokus terhadap pengelolaan dana desa,” jelas Eko.

Dirinya menambahkan, ketika lembaga agama seperti GMIT, turut terlibat dalam mengawal dana desa, maka hal tersebut akan menarik perhatian masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengawal dana desa. Dengan adanya lembaga agama, masyarakat bisa dilibatkan, sehingga pengawasan dari masyarakat lebih baik.

Dimana menurutnya, tokoh agama cukup dihormati dan disegani di masyarakat, sehingga dapat membantu kepala desa untuk tidak tergoda melakukan penyimpangan.

Melalui MoU tersebut, dia berharap ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh GMIT lewat pendampingan dan pengawasan, khususnya mengajak masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi pemanfaatan Dana Desa.

“Dalam artian, menurut saya, masyarakat sebetulnya bisa mengawal pemanfaatan Dana Desa secara baik, asalkan diberikan kesempatan. Partisipasi masyarakat desa memang sangat besar dalam mempengaruhi peningkatan alokasi anggaran Dana Desa, dan penyerapannya,” jelasnya.

Terkait penandatangan MoU tersebut, Eko mengatakan bahwa, hal tersebut merupakan energi baru bagi kementriannya guna membantu percepatan pelaksanaan program dimaksud.

Dirinya berharap, dengan penandatanganan MoU tersebut, dapat ikut mempercepat pembangunan di wilayah NTT. Sehingga, sebagai tindak lanjutnya, dirinya segera melakukan rapat internal, terkait program-program teknis yang lebih detail untuk dibicarakan dengan GMIT.

Eko mengakui, Kerjasama dengan GMIT tersebut, merupakan yang pertama kalinya dilakukan kemendesPDTT dengan lembaga agama. Diharapkan, hal tersebut bisa diikuti lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

Fary Djemy Francis sendiri, pada kesempatan ini mengatakan, KemendesPDTT sebagai mitra komisi yang dipimpinnya terus didorong agar meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dirinya mengaku, telah memfasilitasi GMIT untuk ikut memberikan dorongan dan membantu mengawal program Dana Desa, dengan harapan gereja ikut terlibat dalam perencanaan awal sampai pada proses pelaksanaan dan pemanfaatannya.
Sebagai salah satu anggota Majelis Sinode GMIT, Kepada KemendesPDTT Fary menyampaikan terimakasih, karena komponen-komponen masyarakat telah dilibatkan, dalam hal ini GMIT.

Ketua Sinode GMIT, Pdt. Merry Loise Kolimon, pada kesempatan ini mengatakan, pihaknya segera melaksanakan tindak lanjutnya. Langkah pertama yang dilakukannya adalah menggelar lokakarya Dana Desa dengan melibatkan seluruh pendeta GMIT dan para kepala desa di NTT atau daerah pelayanan GMIT. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk mendorong kerjasama yang lebih baik, di tingkat desa.

“Sebagai salah satu unsur masyarakat sipil gereja-gereja GMIT berperan, untuk memastikan Dana Desa yang disalurkan ke desa-desa di NTT, benar-benar membawa dampak yang mensejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Dirinya berarap, GMIT dapat berkontribusi mewujudkan demokratisasi ekonomi di desa, termasuk mendorong partisipasi warga desa merencanakan pembangunan di desa secara baik. Untuk itu, menurutnya dengan cara tersebut, masyarakat bisa diajak berpartisipasi mengawasi pemanfaatan Dana Desa untuk program yang memberdayakan masyarakat.

Dirinya mengakui, sebenarnya selama ini sudah ada pendeta-pendeta GMIT yang didorong untuk mengawal program Dana Desa di masing-masing wilayah pelayanan. Namun, sejauh ini kewenangannya hanya sebatas menjalankan fungsi pelayanan saja. Tetapi menurutnya, dengan kerjasama tersebut, diharapkan akan lebih terstruktur dan menjadi program yang terus secara intensif.

Mengakhiri sambutannya, dirinya membeberkan berbagai kesulitan yang selama ini terjadi, terkait hubungan GMIT dan desa. Dimana menurutnya, selama ini seringkali kerjasama masih sulit dan masing-masing menganggap hal ini sebagai bidang sendiri-sendiri. Diaukinya, gereja selama ini cenderung memahami tugasnya hanya kerohanian, begitupun desa melihat tugas-tugasnya pada pembangunan.

“Melalui momen kerjasam ini, kami ingin membangun sinergi yang lebih baik, tentu dengan menghargai porsi masing-masing. Sehingga dapat mendorong pembangunan desa yang lebih baik,” tutupnya.

Turut hadir dan menyaksikan momen penting tersebut, MendesPDTT Eko Putro Sanjoyo, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Dirjen PDT Max Yoltuwo, serta Dirjen lainnya di lingkup KemendesPDTT. Selain itu, hadir pula Ketua Badan Pengurus Perwakilan (BPP) GMIT di Jakarta Kolonel TNI AU Tonce Samadara, Ketua Panitia Jakarta Pdt. Besly Mesakh, Dirut Bank TLM Robert Fanggidae dan beberapa pendeta GMIT.(qrs)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top