HEADLINE

Dana Desa, Antara Risiko dan Rejeki

Kapolres Belu bicara dana desa.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Mengelola dana desa itu bisa menyebabkan risiko atau membawa rejeki. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Belu, AKBP Yandri Irsan dalam paparan materinya saat rapat kerja Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama aparat pemerintah desa, Babinsa, Babinkamtibmas, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang dilaksanakan di gedung Dharma Wanita Betelalenok Atambua, Belu, Timor Barat, Rabu (22/11/2017).

Dikatakan risiko jika dikelola tidak sesuai aturan. Sebaliknya, rezeki jika dikelola dengan baik dan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Untuk menghindari risiko, Kapolres Irsan menuturkan agar aparat pemerintah desa harus bertanya jika menemui kesulitan soal pengelolaan dana desa. Dikatakan, kepala desa dapat bertanya kepada babinkamtibmas dan babinsa yang berada di desanya.

“Jangan takut, karena Babinkamtibmas ditugaskan untuk membantu pemerintah dan warga desa dalam penegakan hukum,” tutur Yandri.

Yandri Irsan meminta juga meminta kepada para aparat desa agar jangan takut mengelola dana desa. Baginya, “Ketakutan merupakan musuh dalam pengelolaan dana desa”.

Dikatakan Kapolres, takut mempengaruhi seseorang untuk berbuat suatu pekerjaan dengan tidak teliti. Takut membuat orang tidak waspada dalam mengelola dana desa.

“Orang yang takut sulit berkomunikasi dan bertanya. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan kalau ia berbuat salah,” imbuhnya.

Menurut Yandri, pihaknya akan membantu pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Mereka akan mengutamakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui penguatan kapasitas pemerintah desa.

Mereka juga akan melakukan beberapa kegiatan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyuluhan hukum, dan optimalisasi peran tiga pimpinan desa yakni kepala desa, babinsa dan babinkamtibmas.

Bupati Belu, Willybrodus Lay mengatakan kepala desa, babinsa dan babinkamtibmas adalah pimpinan pemerintahan di tingkat desa. Sehingga, perlu dibangun kerja sama dalam pengelolaan dana desa.

“Dana desa yang dikelola secara swadaya bukan berarti kelola sendiri. Pengelolaan dana desa membutuhkan kerja sama antar pimpinan di desa,” ujar Bupati Lay.

Unsur recheck, tambah Willy Lay, merupakan unsur kehati-hatian. “Kalau ragu, tanya ke Babinsa dan Babinkamtibmas. Sehingga, menghindari kesalahan dan korupsi,” tuturnya.

Sementara itu Kajari Belu, Rivo Medellu mengatakan pengelola dana desa perlu diawasi secara baik. Pengawasan dilakukan sejak awal hingga suatu pekerjaan di-PHO. Kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia harus mengecek proses dan tahapan pekerjaan.

“Jangan hanya mengecek dokumen kontrak. Karena dokumen kontrak bisa dipalsukan. Jika terjadi kesalahan, maka harus diberi teguran. Kalau teguran tidak dihiraukan, sebaiknya diputuskan kontrak kerja,” katanya.

Diharapkan, tidak boleh toleransi terhadap kesalahan dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek. Karena sikap seperti itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. (richi anyan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top