HEADLINE

Kades Silawan: Mengapa Harus Takut Mengelola Dana Desa Jika…

Ferdy Mones

ATAMBUA, Kilastimor.com-Dana desa perlu dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kades sebagai pengelola penting mengikuti aturan.

“Mengapa kepala desa harus takut mengelola dana desa jika semua telah berjalan sesuai regulasinya,” bilang pertanyaKepala Desa Silawan, Ferdinandus Mones Bili saat ditemui kilastimor.com di Ruang Kerjanya pada, Kamis (23/11/2017).

Baginya, kendala yang saat ini dialami oleh desa adalah keterlambatan proses pencairan dana desa tahap I dan II. Sesuai perintah Presiden RI Jokowi bahwa pencairan dana desa tahap I seharusnya jatuh pada Bulan Maret dan proses pencairan tahap II pada bulan Juni. Kenyataannya, pencairan tahap I baru terjadi pada Bulan September, sedangkan pencairan tahap II terjadi pada akhir November. “Kalau seperti ini, bagaimana aparat desa bisa bekerja dengan baik?”

Ferdi memaparkan bahwa kesalahan pencairan dana desa ada pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat. Akan tetapi, kesalahan utama ada pada para kepala desa yang terlambat memasukan laporannya.

Dikatakan bahwa pemerintah daerah menunggu laporan dari semua desa, setelah itu, baru lah diadakan proses pencairan dana tersebut. Akan tetapi, para desa acuh tak acuh dengan masalah tersebut.

Untuk bisa mengatasi hal tersebut, Ferdi meminta agar pemda terus mengejar para kepala desa agar segera menyelesaikan laporannya. Jika terus dikejar, maka sudah pasti, para kepala desa akan segera menyelesaikan laporannya.

“Ini sebuah kelalaian dari kepala desa. Tiga tahun sudah cukup menjadi pembelajaran bersama akan keterlambatan pencairan dana desa ini,” tegasnya.

Baginya, proses pembelajaran selama tiga tahun sudah cukup karena masyarakat saat ini menanti dampak dari dana desa. Masyarakat sangat berharap agar dana desa bisa menjawab keresahan mereka.

Bagi Ferdi, dana desa bisa menjawab keresahan masyarakat. Akan tetapi, bila proses pencairannya lambat, bisa berakibat pada hilangnya kepercayaan masayarakat desa pada aparatur desa.

Berbicara transparansi, Ferdi menegaskan bahwa transparansi dana desa jangan dilihat sebagai sebuah proses tapi sebuah hasil. Menurutnya, bila para aparat desa mengolah dana desa sesuai regulasi yang sudah dibuat pemerintah pusat, maka transparansi akan ada dengan sendirinya.

Terkait transparansi dana desa itu sendiri, beliau mengusulkan agar para kepala desa juga harus menggandeng media untuk mempublikasikan apa yang telah mereka lakukan. Tujuannya agar tidak hanya masyarakat desa saja yang mengetahuinya, tapi juga masyarakat luas mengetahui pengelolaan dana di desa.

“Di Desa Silawan, Saya menyediakan anggaran khusu untuk media mempublikasikan dana desa. Ini saya buat agar tidak hanya warga desa saja yang mengetahui pengelolaan dana di desa saya, tapi juga masyarakat luas,” terangnya.

Karena itu, saat ini dirinya tidak lagi berbicara soal transparansi dana ADD di desanya. Yang dilakukan saat ini adalah bagaimana ADD itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan Jokowi terkait dengan manfaat dari dana desa tersebut bagi masyarakat desa.

Dikatakan, dalam pengelolaan dana di Desa Silawan, dirinya selalu memberdayakan masyarakat di desanya untuk mengerjakan berbagai programnya.

Sebagai contoh, pembuatan pagar. Pengadaan barang diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, anggaran pengerjaan pagar tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang mengerjakan pagar tersebut. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut menikmati dana desa tersebut.

Ferdi berharap agar para kepala desa tidak perlu takut dalam Mengelolah dana desa selama itu masih sesuai dengan regulasinya. Satu hal yang terpenting dan perlu disikapi oleh para kepala desa adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

“Percuma kita bicara soal transparansi dana desa dengan memasang spanduk berukuran raksasa, tapi dana itu tidak dinikmati masyarakat desa,” tuturnya. (richi anyan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top