HEADLINE

Kadis Sosial Kabupaten Kupang Masih Sebut penyandang Disabilitas Sebagai Orang Cacat

Plt. Kadis Sosial (Tengah)

OELAMASI, Kilastimor.com-Plt. Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Kabupaten Kupang, Marthinus Suharyadi, masih menyebut penyandang disabilitas sebagai orang cacat. Hal ini diungkapkan berulang-ulang ketika menjelaskan kerja-kerja Dinas Sosial di Kabupaten Kupang.

Sangat disayangkan, ketika menjelaskan terkait pelayanan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, sang kadis berulang-ulang menyebutkan Penyandang disabilitas sebagai orang cacat.

Penyebutan Penyandang disabilitas sebagai orang cacat ini dilakukan pada saat menghadiri kegiatan pembentukan Working Group Tingkat kabupaten Kupang, pada Jumat (17/11) di aula dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Disaksikan, Kadisos dalam forum tersebut, menjelaskan dinas Sosial telah mengirimkan beberapa orang penyandang disabilitas ke beberapa pusat pelatihan penyandang disabilitas di luar Kabupaten Kupang. Tetapi sayangnya Kadisos tersebut, ketika menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang dikirim untuk mengikuti pelatihan, dirinya menyebutkan jenis disabilitas yang kirimkan dengan menyebutkan kata cacat
“Jadi dari dinas sosial sudah mengirimkan beberapa orang cacat untuk mengikuti pelatihan di pusat pelatihan Kementerian Sosial. Orang-orang cacat yang kami kirim ini kami data dari beberapa desa. Mereka terdiri atas lumpuh, buta dan tuli,” sebut Kadisos Kabupaten Kupang.

Penyebutan Kadisos tersebut, dikritisi oleh ketua Forum Nekaf Desa Noelbaki, Apri Bunga. Dirinya mrngatakan, dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016, tentang penyandang disabilitas, penyebutan tentang disabilitas sebagai cacat, tidak lagi diperbolehkan.
Dimana, sejak Undang-undang tersebut disahkan, maka terjadi pergeseran paradigma tentang penyandang disabilitas.

Dengan demikian lahirnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek, diakui keberadaannya yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

“Dengan demikian, penyebutan kata orang cacat tersebut harusnya tidak lagi layak digunakan, terutama oleh dinas Sosial sebagai leading sector,” tegasnya. (qrs)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top