HEADLINE

Sejumlah Pimpinan OPD Kabupaten Belu Dinilai tidak Hargai Undangan FGD Dinas Lingkungan Hidup

Yohaneta Mesak

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Yohaneta Mesak kecewa atas ketidakhadiran SKPD dalam Focus Group Discussion (FGD)I di Gedung Betelalenok, Senin (27/11/2017).
FGD ini membahas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2016-2036.

Yohaneta menjelaskan, masalah lingkungan adalah salah satu isu internasional karena tidak mengenal batas administrasi sebuah wilayah. Sebagai contoh, bila di hilir terjadi banjir besar, maka di hulu pun akan terkena dampaknya.

“Karena itu, kegiatan seperti ini jika tidak diikuti oleh para pimpinan OPD adalah sebuah kesalahan besar,” ujarnya ketus.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapat udara dan air yang sehat. Tugas pemerintah adalah melaksanakan hal tersebut. Caranya dengan melestarikan dan menjaga lingkungan melalui berbagai upaya.

Pembahasan terkait dokumen RTRW adalah sebuah dokumen induk. Turunan dari dokumen itu adalah RPJPD dan RPJMD. Namun, di Kabupaten Belu, karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka RPJPD dan RPJMD harus segera diperdakan.

Hal ini dikarenakan dalam RPJPD dan RPJMD terdapat sanksi bahwa dalam enam bulan tidak diperdakan, maka DPR, bupati, dan wakil bupati tidak akan menerima gaji. Karena itu, pemerinta pusat mengeluarkan surat edaran kelunakan dimana boleh mendahului KLHS tapi, dalam tempo dua tahun KLHS sudah harus dilakukan KLHS.

Hal ini termasuk RPJPD dan RPJMD. Pemerintah daerah sudah harus menyiapkan rencana detail hingga kawasan pesisir pantai.

Karena itu, Yohaneta sangat menyayangkan ketidakhadiran para pimpinan SKPD dalam pembahasan ini. Menurutnya, FGD ini dibuat untuk melakukan telaahan terhadap seluruh KRP yang berpengaruh terhadap lingkungan. “Yang bersangkutan saja tidak hadir, bagaimana kita bisa memperoleh masukan data?”

Dikatakan, pembahasan yang dilakukan merupakan pengkajian 23 isu yang merupakan isu lintas sektoral. Akan tetapi, bagaimana pengkajian itu dapat berjalan dengan baik jika tidak dihadiri oleh SKPD lain. Karena itu, dirinya akan melaporkan hal tersebut kepada Bupati Belu.

“Seperti sekarang kita mengkaji 23 isu. Isu-isu ini merupakan isu lintas sektor. Tapi mereka tidak menghargai undangan kita. Karena itu, kita akan laporkan hal ini pada bupati dan wakil bupati,” ujarnya dengan nada tinggi. (richi anyan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top