HEADLINE

Majelis Hakim Tolak Gugatan Eks ASN Belu. PTUN: Mantan Penjabat Bupati Belu Melakukan Tindakan Sesuai Hukum

Sidang Gugatan PTUN terhadap Bupati Belu.

KUPANG, Kilastimor.com-Setelah melewati serangkaian proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, kini sampai pada agenda putusan pengadilan.
Sidang perkara masing masing bernomor 22/G/2017/PTUN-Kpg dengan penggugat prinsipal Aloysius Gideon Kumendong, perkara No: 23/G/2017/PTUN-KPG, penggugat Johanis Bere dan perkara No: 24/G/2017/PTUN-Kpg dengan Penggugat Yeswelda Mali bersama kuasa hukumnya yang menggugat Bupati Belu itu, dipimpin oleh Majelis hakim yang diketuai oleh Yusuf Klemen,SH dibantu oleh dua anggota majelis yaitu Simson Seran, SH MH dan Ichsan Eko wibowo SH
di PTUN Kupang.

Perkara ini bermula adanya tindakan hukum berupa gugatan terhadap Bupati Belu dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bupati Belu No: BKPP.880/82/KEP/II/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Belu tertanggal 4 Februari 2016.

Aloysius G. Kumendong PNS pangkat Penata muda/IIIa ini diberhentikan karena tersandung kasus Korupsi peningkatan ruas jalan Fahiluka-Besikama, Johanis Bere Tersandung kasus korupsi bantuan sosial dan Yeswelda Mali tersandung kasus korupsi pengadaan mobil ambulans di lingkup Dinkes Belu yang ketiga tiganya telah menjalankan putusan pidana yang telah berkejuatan hukum masing masing.

Ketiganya didampingi kuasa hukum Helio Caitano Moniz, SH dan Yan Agustinus Koroh, SH. Adapun dasar gugatan atau kepentingan penggugat adalah para penggugat diberhentikan tidak dengan hormat terhitung sejak telah diserahkan dan diterimanya objek sengketa.

Penggugat yakin bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Belu melampaui masa berlakunya peraturan perundang undangan dan batas berlakunya kewenangan dengan kesalahan substantif juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Selain iti penggugat prinsipal telah menjalani pidana tersebut sehingga demi alasan sosial karena penggugat punya tanggungan keluarga sehingga mengharapakan agar KTUN itu dibatalkan sehingga mereka kembali dipekerjakan pada lingkup Pemda belu dan beberpa hal mendasar yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah bertindak melanggar peraturan perundang undangan dan AUPB, maka tindakan Keputusan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa adalah tidak sah atau batal.

Sehingga pada inti petitum penggugat mengharapkan Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar: mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN berupa Keputusan Bupati Belu tersebut, mewajibkan tergugat untuk mewajibkan KTUN, mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan atau merehabilitasi kedudukan penggugat sebagaimana semula atau setingkat sebagai PNS pada lingkup pemerintahan Daerah Kab. Belu dan yang terakhir menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Adapun Eksepsi Tergugat melalui kuasa hukumnya Yohanis Atok SH sebagaimana diikuti media dalam pembacaan putusan oleh majelis hakim yang pada intinya tergugat menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena KTUN berupa Keputusan bupati Belu yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Belu sah dan sudah berdasar atas hukum.
Disamping itu, menyatakan bahwa tindakan penjabat Bupati Belu memberhentikan tidak dengan hormat atas dasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap selain itu memohon agar gugatan penggugat batal demi hukum.

Pantauan media dalam putusan yang dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim ini, dikatakan bahwa terhadap eksepsi dari tergugat, Kuasa Hukum penggugat telah memberikan replik secara lisan di hadapan majelis hakim yang pada intinya tetap pada dalil gugatan mereka sedangkan duplik disiapkan secara tertulis oleh kuasa hukum tergugat.

Pantauam media, sidang yang dimulai sejak pukul 10.24 sampai sekitar 15.30 ini berjalan dengan baik. Walaupun obyek perkara yang sama namun pembacaan putusan masing masing dimulai dari perkara no 22/G/2017/PTUN-Kpg selanjutnya No 23 dan no 24.

Pantauan media ini inti dari putusan sama, hanya para pihak dalam perkara yang berbeda. Adapun pertimbangan hakim yang dibacakan bergantian oleh majelis hakim ini beberapa di antaranya adalah menurut majelis hakim a quo, unsur kepentingan adalah menjadi unsur pokok. Ada adagium yang mengatakan bahwa tidak ada gugatan tanpa ada kepentingan sehingga dengan kepentingan penggugat sebagaimana dalam gugatannnya maka tindakan penggugat sah dan beralasan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Selain itu, pada inti perkara majelis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat cermat karena berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang No 8 Tahun 1974 dan perubahannya dan menurut majelis hakim tindakan aparatur Sipil negara adalah tindakan yang terhormat di mata masyarakat, sehingga apabila dalam hal ini ada tindak pidana korupsi oleh seorang ASN di lingkup Pemerintah daerah Belu, maka tindakan itu pas dan berdasar.

Berdasarkan pantauan media bahwa inti dari putusan dalam tiga perkara ini adalah mengadili bahwa majelis menolak seluruh gugatan penggugat dan menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini masing masing sebesar Rp. 453.000.

Di setiap akhir sidang majelis mempertanyakan para pihak apakah para pihak menerima putusan ini, atau para pikir-pikir dalam tenggang waktu yang ada.

Yohanis Atok selaku kuasa hukum tergugat di akhir sidang ketiga mengucapkan terima kasih kepada majelis yang memberikan putusan yang sudah seadil adilnya dan menerima putusan yang ada, disamping itu karena Kuasa hukum Penggugat tidakbhadir dalam persidangan maka majelis memerintahkan dengan segera agar Panitera pengganti menginformasikan kepada pihak Penggugat.

Terpisah dari itu, Helio Caitano selaku Kuasa hukum penggugat yang dikonfirmasi media ini lewat telepon seluler mengatakan bahwa pihaknya akan melihat isi putusan dan kontruksi hukum yang ada dengan pertimbangan-pertimbangannya, dan pihaknya akan berusaha sesuai peraturan yang ada dan dalam tenggang waktu 14 hari akan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan yang ada karena upaya hukum merupakan hak para pihak yang berperkara. (dinho)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top