HEADLINE

KPU Malaka akan Usulkan Dapil Baru ke KPU RI

Raker KPU Malaka dalam rangka penyusunan dapil.

BETUN, Kilastimor.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaka, menggelar rapat kerja penyusunan penataan daerah pemilihan dan simulasi penghitungan alokasi kursi pemilihan umum tahun 2019, dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, di Aula Hotel Ramayana, Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah, Kamis (28/12/2017).

Hadir pada kesempatan ini, Asisten I Setda Malaka, Zakarias Nahak, Ketua KPU Malaka Yeremias C. Kurniawan beserta anggota, Sekretaris KPU Malaka. Hadir juga Ketua Panwaslu Kabupaten Malaka beserta Anggota, Kadis Dispencapil Malaka, Kabag Pemerintahan Malaka
OPD terkait dan pengurus partai se-Kabupaten Malaka.

Ketua KPU Malaka, Yeremias C. Kurniawan dalam sambutannya mengatakan yang berwenang untuk menetapkan dapil dan alokasi kursi untuk DPRD kabupaten adalah KPU RI. KPU kabupaten tidak mempunyai wewenang memutuskan atau menetapkan dapil, akan tetapi kewajiban KPU Malaka adalah untuk mendengarkan aspirasi dari semua stake holders.

KPU Malaka tutur Yerem hanya sebagai mediator atas KPU RI dengan stake holder yang ada di kabupaten Malaka. Kegiatan ini merupakan tahapan pemilu yang wajib dilaksanakan.

“Kegian ini kalau tidak dilakasanakan itu justrus salah, jadi sebelum pemilu ada tahapan-tahapan yang diatur dan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017, salah satunya mengenai penataan penyusunan dapil. “Artinya kami melibatkan banyak pihak, untuk menunjukan bahwa tahapan penyusunan di Kabupaten Malaka, dilakasanakn secara transparan tidak memihak,” tuturnya

Ia menambahkan, penyusunan ini melibatkan banyak pihak untuk mendapatkan masukan, dan juga sebagai fungsi kontrol, apakah penyusunan dapil ini sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Untuk di daerah otonomi baru kegiatan ini kita laksanakan karena pemilu 2019 merupakan pemilu pertama setelah pemekaran.

“Karena dapil yang sekarang ini merupakan dapil yang ditata oleh kabupaten induk (Belu), jadi entah berubah atau tidak, dapil yang kita usulkan nanti ke KPU RI merupakan dapil baru, yang benar-benar sebagai daerah pemekaran, bukan hasil usulan kabupaten induk sebelumnya,” pungkas Ketua KPU Malaka itu.

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top