HEADLINE

Ini Alasan Kades Maudemu Terpilih Tetap Dilantik Walau Diprotes

JT. Ose Luan

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kepala Desa Maudemu, Kitnardus Bau Kapa akhirnya tetap dilantik Oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay bersama lima kepala desa lainnya di Gedung Betelalenok, pada Jumad (05/01/2018) walau sebelumnya mendapat protes dari ratusan masyarakat.

Wakil Bupati Belu, J.T. Ose Luan ketika ditemua awak media sesaat setelah pelantikan mengatakan, pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk demokrasi yang ada di Negara Republik Indonesia. Perbedaan adalah sebuah proses demokrasi yang menjadikan demokrasi itu sendiri semakin indah.

Ose Luan menuturkan, kisruh itu merupakan bagian dari proses demokrasi. Akan tetapi, hal itu menunjukan ketidakdewasaan dalam berpolitik serta tidak adanya jiwa sportifitas.

“Saat kita mengambil keputusan untuk maju sebagai anggota dewan atau kepala desa, itu sebuah pilihan. Pilihan itu memiliki konsekuensi yaitu menang atau kalah. Menang… ya menang, kalah… ya kalah. Itulah paradigma yang harus kita tanamkan dalam diri kita”, ujarnya.

Ose Luan tidak melarang untuk yang kalah politik dan para pendukungnya melakukan protes. Beliau hanya menghimbau agar protes yang dilakukan harus sesuai dengan tahapan. Ada rentang waktu yang sudah disepakati untuk melakukan protes. Bila sudah melewati batas waktu yag ditentukan, maka protes yang dilakukan tidak bisa dilayani.

“Kita harus melihat tahapan yang sudah ditentukan. Jangan sesuatu yang sudah lewat sebagai sebuah alasan. Mengapa tidak protes saat sebelum pemilihan atau saat setelah pemilihan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Jangan kita sudah kalah baru kita berpikir ke belakang”, lanjutnya.

Menurut dia, sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah, protes yang dilakukan sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka protes tersebut tidak bisa dilayani. Karena itu, ia meminta agar semua masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

“Secara undang-undang dan peraturan daerah, yang kita ungkit kemarin tidak bisa ditolerir dan tidak bisa dilayani. Apalagi ada batasan waktu yang sudah ditentukan, bila sudah melewati batas waktunya maka tidak bisa. Ini kan aturan. Jadi kita harus patuh dengan aturan itu,” pintanya.

Banyak masyarakat Maudemu yang mengatakan, Pilkades Desa Maudemu yang dilakukan dengan menggunakn politik kotor. Karena itu, Ose Luan menyanggah presepsi tersebut. Beliau mengatakan bahwa tidak ada politik yang bersih. Saling sikut, saling fitnah, saling mencaci adalah bagian dari politik itu sendiri, walau secara esensi demokrasi itu sendiri sudah melenceng. Namun, itulah yang terjadi saat ini.

“Ada yang bilang main kotor, memangnya politik yang bersih itu ada di mana? Kecuali Tuhan membuat pemilihan kepala desa di Surga dan Tuhan sendiri yang menjadi ketua panitianya. Selama manusia yang jadi ketua panitia, bersihnya ada dimana?,” sanggahya.

Ose Luan mengatakan, kebanyakan orang melakukan protes setelah melihat hasil. Itu sama halnya dengan anak tidak lulus ujian lalu orang tua murid pergi protes ke guru padahal anaknya yang tidak belajar dengan baik.

Karena itu, ia meminta agar protes seharusnya dilakukan sebelum melihat hasil bila ditemukan kejanggalan dalam proses demokrasi itu sendiri. “Di situlah spotifitas diri kita ditunjukan,” tuturnya.

Di jaman demokratis ini, perbedaan adalah bagian dari proses untuk menyehatkan demokrasi. Baginya, “pertentangan adalah bagian dari sebuah demokrasi yang sehat. Tidak ada pertentangan itu sama saja tidak ada demokrasi”, tuturnya.

Sebelumnya, diberitakan oleh media ini terkait ratusan warga Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar aksi protes ke gedung Kanor DPMD Belu pada Kamis (21/12/2017). Aksi protes yang dilakukan oleh ratusan warga Maudemu tersebut terkait proses pilkades di Desa Maudemu lantaran dianggap cacat hukum dan syarat ketimpangan.

Irene Vinsensia Lawa yang mengkoordinir aksi tersebut memaparkan sejumlah ketimpangan yang mencuat pasca Pilkades Maudemu 5 Desember lalu.

Ketimpangan tersebut antara lain, ada beberapa warga dari luar desa yang ikut menggunakan hak pilih dalam pilkades belum lama ini. Selain itu, belasan surat suara yang dicoblos beberapa kali dalam kotak gambar calon, tapi dianggap tidak sah, padahal belum menyalahi aturan. (richi anyan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top