HEADLINE

Program Tidak Terealisir, Dua Warga Baudaok Lapor Kades ke Kejari Belu

Warga Baudaok serahkan laporan di Kejari Belu.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Dua orang warga Desa Baudaok, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu melaporkan kepala desanya, Robertus Ulu ke Kejaksaan Negeri Belu, Jumat (12/01/2018).
Laporan ini terkait pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dinilai sarat dugaan korupsi.

Kedua warga tersebut adalah Karolus Besin dan Leonardus Bele Bau. Mereka datang menyerahkan laporan tertulis kepada Kajari Belu.

Karolus dan Leonardus menduga kuat ada unsur kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah akibat pengelolaan dana desa yang tidak tepat oleh kepala desa Baudaok, Robertus Ulu.

“Karena itu, kami laporkan ke jaksa, biar untuk diusut sampai tuntas oleh aparat kejaksaan”, ungkap Karolus yang ditemui awak media usai menyerahkan laporan tertulis kepada Kejari Belu.

Kedua warga desa Bauadaok ini menjelaskan total dana desa selama dua tahun anggaran oleh kepala desanya mencapai ratusan juta rupiah yang bersumber dari beberapa item kegiatan pembangunan antara lain pengadaan sapi sebanyak 17 ekor seharga Rp 5,5 juta perekor. Sampai saat ini, hanya 15 ekor yang terealisasi.

Selain itu dana pengadaan fasilitas desa siaga dan PKK berupa pengadaan alat tenun ikat dan pelatihan tenun ikat Tahun Anggaran 2015 yang baru terlaksana akhir Tahun 2017. Itu pun setelah warga mempersoalkan ke media beberapa waktu lalu.

“Sudah tidak ada pelatihan terus pengadaannya peralatan tenunnya di akhir tahun kedua lalu masyarakat mau apakan dengan alat-alat itu? Jelas akan mubazir. Sapi dua ekor juga sampai hari ini tidak ada. ke mana sapi dua ekor itu,” kaa Karolus Besin mempertanyakan hal tersebut.

Selain kedua Kasus tersebut, kasus lain yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Belu terkait pembangunan gedung PAUD Tahun Anggaran 2016 senilai Rp 120 juta lebih beserta fasilitas lainnya yang sampai saat ini belum tuntas. Pengadaan sapi sebanyak 18 ekor dengan total dana Rp 99 juta Tahun Anggaran 2016 sampai awal tahun 2018 ini pun belum terealisisasi.

Tidak hanya itu, ADD Tahap I Tahun Anggaran 2017 berupa pengadaan tenun ikat kegiatan PKK, pelatihan kelompok tani pelatihan managemen aplikasi, penghijauan lingkungan hidup dan fasilitas olahraga pun belum terlaksana.

“Kami masyarakat sudah serahkan laporan tertulis ke pak Kajari dan jaksa. Kami harap pak Kajari bisa menindaklanjuti sesuai aturan dan hukum yang berlaku,” tutur Karolus.

Pantauan media, kedua warga yang datang melapor diterima oleh Maria Yohana Seuk, salah seorang pegawai tata usaha di Ruang Sekretaris Kajari Belu. Usai menerima laporan tertulis warga, Seuk berjanji akan segera melanjutkan laporan tersebut ke Kajari Belu, Rivo Medellu untuk proses selanjutnya.

“Tugas kami hanya menerima laporan masyarakat, setelah itu kami teruskan ke Kajari untuk proses selanjutnya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,”uja Seuk. (richi anyan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top