HEADLINE

Bupati Malaka: ASN Diminta Hidup Sederhana Guna Hindari Gratifikasi

Bupati Malaka pose bersama jajaran BPKP usai sosialisasi pengendalian gratifikasi.

BETUN, Kilastimor.com-BPKP Provinsi NTT bersama tim melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi dilingkup Pemerintahan Kabupaten Malaka di aula kantor Bupati, Rabu (4/4/2018).

Pembukaan sosialisasi gratifitasi tersebut dibuka oleh Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran.

Dr. Stef Bria Seran sapaan karibnya menegaskan, ASN maupun penyelengara negara di Malaka harus bekerja sesuai dengan aturan dan hidup sederhana saja.
“Biar kita hidup sederhana saja,” katanya.

Kepala BPKP Propinsi, Kisyadi dalam sosialisai tersebut menyampaikan materi terkait gratifikasi kepada undangan yang hadir.

Kisyadi menjelaskan gratifikasi masuk dalam katogori suap apabila berhubungan dengan jabatan.
Persoalanya apakah pemberiannya dalam konteks apa dengan tujuan tertentu.

Jika praktek gratifikasi dilevel masyarakat tidak dilarang, akan tetapi pengawai negeri dan penyelengara negara harus hati-hati dalam praktek gratifikasi.

“Karena biasanya jika sesorang yang memiliki jabatan dan penyelengara negara memberikan dan menerima hadiah ini secara terselubung, untuk menyembunyikan hal-hal tidak bagus,” ujarnya.

Gratifikasi ini sudah diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 poin
12b dan 12c.

Untuk diketahui, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan fee, hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Selain itu, gratifikasi dapat diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Walaupun hingga sekarang masih belum ditetapkan batas minimum untuk gratifikasi, pemerintah pernah mengusulkan melalui Menkominfo pada tahun 2005 supaya pemberian dibawah Rp 250.000, tidak dimasukkan ke dalam kategori gratifikasi.

Namun hal ini belum diputuskan dan masih sebatas wacana. Dilain pihak, masyarakat yang melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000, wajib diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan PP No 71/ 2000.

Sementara itu Gratifikasi termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12b dan 12c Penerima gratifikasi diancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Ketentuan UU No 20/2001 menyebutkan bahwa setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah suap, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (pisto bere)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top