HEADLINE

Terkait KEPPH, PKY NTT Baru Terima Tiga Pengaduan

Dialog hukum dengan Koordinator PKY NTT di TVRI.

KUPANG, Kilastimor.com-Progran Bicara Hukum Bicara adalah salah satu mata acara mingguan di saluran TVRI NTT yang berlangsung setiap, Rabu pukul 18.00-19.00 Wita.

Acara yang dimaksud dipandu oleh Host andalan TVRI NTT, John Hayon dengan menghadirkan Narasumber yang berlatar belakang orang hukum dengan mengulas persoalan persoalan berkaitan dengan hukum yang ada di NTT.

Untuk edisi Rabu (25/4/2018), TVRI NTT menghadirkan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Nusa Tenggara Timur Rudolfus Tallan, SH, MH dalam topik perbincangan eksistensi dan peran komisi yudisial di wilayah NTT.

Disaksikan media ini, Acara dengan durasi satu jam yang berlangsung di studio TVRI NTT terlihat seru dan topik perbincangan terlihat hidup dengan gaya khas host TVRI NTT, John Hayon dan gaya khas Narasumber Rudolf Tallan yang adalah Dosen Hukum Pidana pada Universitas Katolik Widya Mandira ( Unwira) Kupang ini..

Pada kesempatan itu, Rudolf ditanya banyak oleh host dari peran hingga eksistensi PKY NTT  dan terlihat semua pertanyaan terjawab dengan baik dan diskusi yang hidup.

“Komisi Yudisial berdiri tahun 2005 dan diakui secara konstitusional pada pasal 24 UUD 1945, dan untuk Penghubung wiloayah NTT baru ada pada tahun 2014” jelasnya.

Rudolf  Membuka perbincangan dengan menggambarkan tugas dan peran komisi Yudisial pada umumnya seputar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dimana KEPPH tersebut berkaitan dengan perilaku sosial hakim di luar persidangan maupun perilaku Hakim dalam persidangan itu sendiri.

Selanjutnya, Rudolf mengisahkan, hingga pertengahan semester I tahun berjalan, baru 3 laporan masyarakat yang diterima pihak PKY NTT terkait KEPPH tersebut.

Melihat kenyataan yang ada, kembali host bertanya apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga  Komisi Yudisial rendah?

Rudolf menjawab bahwa sejauh ini bagi pihak PKY NTT hal itu wajar sebab siklus menunjukan hingga akhir semester setiap tahun kisaran laporan masyarakat sekitar 12 sampai 15 laporan, ada yang dikembalikan karena bukan kewenagan Komisi Yudisial ada yang diteruskan  untuk  diverifikasi dan tahap pemeriksaan bahkan Rudolf mengisahkan sudah ada hakim di NTT yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Komisi Yudisial.

Lanjutnya, kondisi geografis NTT dengan tersebarnya 16 Pengadilan Negeri,  2 Pengadilan Agama, 2 Pengadilan TUN , 1 pengadilan Militer, menjadi tantangan dan kesulitan bagi pihak PKY NTT itu sendiri untuk menjangkau semua Pengadilan ditambah dengan SDM yang terbatas yaitu jumlah personal hanya 4 orang.

Diakhir kata Rudolf mengharapakan agar masyarakat tetap menghormati peradilan yang ada, masih ada banyak Hakim yang baik, lanjutnya bagi masyarakat pencinta keadilan yang merasakan adanya dugaan KEPPH bisa datangi kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah NTT di Kupang.

Terpisah dari itu, John Hayon yang ditemui media usai acara berlangsung mengucapkan terima kasih kepada pihak PKY NTT yang telah bersedia mengisi acaranya. Harapnya agar acara Hukum bicara hukum yang sudah berlangsung dapat bermanfaat bagi masyarakat pencinta keadilan di provisnsi Tercinta Nusa Tenggara Timur ini. (dinho mali)

Komentar
Click to comment

Most Popular

To Top