HEADLINE

Kebebasan Pers di NTT Menempati Posisi Buncit

Edy Bau

ATAMBUA, Kilastimor.com-Tepat 3 Mei, diperingati Hari Kebebasan Pers Internasional. Penanggalan itu dipilih setelah terinspirasi gerakan sejumlah jurnalis di Afrika yang berkumpul di Ibu Kota Namibia, Windhoek pada 1993. Kala itu, mereka menyuarakan soal kebebasan pers di tengah prahara Afrika yang berdarah. Ada keberanian luar biasa dari para jurnalis ini.

Deklarasi yang menekankan kebebasan pers dan independensi itu, lantas menggerakkan badan PBB untuk urusan kebudayaan, UNESCO, menetapkannya sebagai Hari Kebebasan Pers Internasional. Setahun kemudian, gerakan yang sama juga dilakukan di Indonesia. Pada 7 Agustus 1994, sejumlah jurnalis mencetuskan Deklarasi Sirnagalih di Bogor, Jawa Barat.

Deklarasi ini menjadi bentuk perlawanan kongkret para jurnalis ‘waras’ melawan rezim, dengan mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Berdirinya AJI, sekaligus menolak monopoli organisasi profesi tunggal yang diakui pemerintah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kala itu, oerganisasi ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah.

Setelah deklarasi dikumandangkan, sejumlah jurnalis harus menerima konsekuensi, yakni dibui. Termasuk, pendiri AJI, Ahmad Taufik dan Eko Maryadi, serta Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara pada Maret 1995 oleh rezim orde baru. Taufik dibui selama 2 tahun 7 bulan. Ada yang harus dikorbankan dari sebuah perjuangan.

Empat tahun kemudian, Soeharto dan Orde Barunya tumbang. Kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers berkembang. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada 23 September 1999.

Sembilan belas tahun waktu berlalu, kebebasan pers yang diperjuangkan dengan darah itu berubah menjadi kebablasan pers. Kemerdekaan pers dahulu direbut dari tangan rezim Soeharto, dari cengraman pemerintahan otoriter. Kini, kemerdekaan pers yang sama itu rupanya masih harus kembali direbut, bukan cuma dari rezim tetapi juga dari, salah satunya, pemilik media yang merangkap menjadi pemilik partai politik. Ini musuh kebebasan pers saat ini.

Situasi pers di Indonesia pada tahun 2018, tak menunjukkan geliat yang menggembirakan. Dari data RSF, salah satu lembaga internasional yang bergerak di bidang advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis menunjukan peringkat Indonesia pada tahun 2018 terbilang stagnan. Indonesia masih bertengger di posisi ke 124 dari 180 negara.

Indikasi penting penyebab stagnannya peringkat Indonesia, karena iklim sosial, politik, dan ekonomi yang kurang mendukung bagi kebebasan pers.

Dari perspektif hukum legal formal, ada sejumlah regulasi yang mengancam kemerdekaan pers seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Faktor lain yang mempengaruhi kemerdekaan pers Indonesia adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis”. Demikian tutur Abdul Manan, Ketua AJI Indonesia, saat melakukan konfrensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Bidang Advokasi AJI Indonesia soal kasus kekerasan terhadap jurnalis, pada rentang Mei 2017-Mei 2018 AJI mencatat terdapat 75 kasus. Kasus tersebut terjadi di 56 daerah kota dan kabupaten di 25 provinsi. Di antara banyak kasus, kekerasan fisik masih mendominasi, yakni sebanyak 24 kasus.

Dari data yang diperoleh, Propinsi NTT dan Sulawesi Selatan adalah salah satu wilayah yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Para jurnalis mengalami beragam kekerasan fisik. Mulai dari penyeretan dan pemukulan—baik dengan tangan maupun dengan benda tajam atau tumpul, hingga pengeroyokan oleh oknum. Kasus kekerasan kedua terbanyak adalah pengusiran. Pengusiran dilakukan baik oleh aparatur negara ataupun anggota security atau satpam.

Dalam beberapa kasus, wartawan yang hendak mengkonfirmasi berita sensitif, sering kali harus berhadapan dengan ajudan, polisi, ataupun satpam yang sudah bersiap sedia menghadang atau bahkan akhirnya merampas alat kerja wartawan. Di kasus lain, seorang ajudan, misalnya, tak hanya mengusir tapi juga menghardik dengan kata-kata tidak sopan.

Ketua Persatuan Jurnalis Perbatasan (Pena Batas) RI-RDTL, Edy Bau menuturkan bahwa pelanggaran terhadap jurnalis di provinsi perbatasan ini kebanyakan bukan datang dari masyarakat, tapi para penguasa. Mereka dengan sengaja melakukan pelarangan terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya.

Sebagai satu-satunya organisasi jurnalis yang berada di beranda depan bangsa Indonesia, beliau menyesalkan berbagai tindakan tersebut. Baginya, masih banyak pejabat yang tak ingin dikritik oleh media. Anti kritik ini hanya ingin menunjukan kelemahan mereka kepada masyarakat.

“Ada beberapa pemimpin wilayah yang sangat anti dengan krotikan media. Mereka hanya ingin madah pujian untuk terus mengamankan posisinya. Padahal mereka sendiri sebenarnya sudah membuat gunung es bagi kursi empuk yang mereka punya saat ini,” ujarnya.

Bagi para pemimpin yang anti kritik, kritikan yang disampaikan masyarakat melalui media ibarat racun yang tidak penting untuk dipublikasikan.

Mungkin perlu diketahui banyak pemimpin tentang kisah ini. Suatu ketika, Tirto Adhi Suryo, pemimpin koran Medan Priyai dipanggil ke salah satu kantor kolonial belanda karena kritikan yang ada di media tersebut kepada para kolonial. Saat itu, Tirto dengan tegas mengatakan, “tidak hanya tuan-tuan yang bersuara di sini, tapi mereka pun patut disuarakan”.

“Semoga di Hari Kebebasan Pers Internasional ini, para pemimpin dapat melihat media sebagai teman, bukan sebagai lawan. Semua kritikan yang disampaikan masyarakat melalui media harus bisa dijadikan sebuah bahan koreksi dalam membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dri saat ini,” pungkasnya.

Dirinya juga berpesan kepada para jurnalis agar menggunakan cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. “Hanya dengan bekerja secara profesional, kita dapat meminimalisir kekerasan atau kejahatan yang bakal akan menimpa kita”. (richi anyan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

To Top