HEADLINE

Liyanto: Amandemen UUD 1945 akan Diperjuangkan

Anggota MPR RI gelar RDP dengan Mahasiswa FH Undana Kupang.

KUPANG, Kilastimor.com-Anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) yang juga anggota MPR RI, Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Liyanto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Fakultas Hukum (FH) Universitas Nusa Cendana Kupang, Sabtu (21/4).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Vikon Fakultas Hukum Undana.

Hadir pada kesempatan itu, Dekan Fakuktas Hukum Undana, Yorhan Yohanis Nome, SH, M.Hum, Pembantu Dekan III, Debi Fallo, SH. M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Pius Bere, SH. M.Hum serta sejumlah dosen dan pegawai Fakultas Hukum Undana.

Dekan Fakultas Hukum Undana, Yorhan Yohanis Nome dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Ir. Abraham Paul Liyanto selaku anggota DPD RI yang telah mengunjungi Fakultas Hukum Undana.

Dirinya menyampaikan kepada mahasiswa bawah kehadiran Paul Liyanto bukan kampanye politik di kampus, tetapi anggota DPD RI ingin membuka wawasan masyarakat, khususnya mahasiswa agar lebih memahami tugas dan kewenangan DPD dan MPR RI.

Jhon Nome juga meminta mahasiswa agar berperan aktif dalam RDP dan bisa menggali lebih dalam nilai-nilai dari MPR RI.

Usai sambutan, dilakukan penyerahan buku secara simbolis oleh Ir. Abrham Paul Liyanto kepada mahasiswa dan dilanjutkan dengam pemaparan materi yang dipandu ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Pius Bere.

Diawal pemaparan materinya, Abraham Paul Liyanto mengajak mahasiswa untuk menyanyi lagu “Pancasila Rumah Kita”. Dia menjelaskan, DPD RI bukan pembantu DPR, tetapi memiliki tugas dan wewenang yang setara dengan DPR.

Hanya saja, DPD tidak memiliki wewenang umtuk menyusun Undang-Undang. DPD hanya sebatas mengontrol dan DPD memiliki tanggungjawab mewakili daerah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah pada sidang di tingkat pusat.

Abraham juga mengajak mahasiswa untuk tetap menjaga eksistensi Pancasila dalam bingkai NKRI, untuk melawan paham-paham radikalisme, yang menganggap pancasila hanya sebatas simbol.

Anggota DPD RI dua periode itu mengharapkan mahasiswa kritik dan kritis terhadap semua persoalan yang terjadi.

Oktovianus Kaju salah satu mahasiswa Fakultas Hukum dalam sesi tanya jawab memberikan masukan kepada DPD RI, agar bisa mengamandemen UUD 1945 dengan tujuan agar peran dan tugas DPD dan DPR bisa seimbang. Jika tidak, DPD bisa terancam bubar karena minimnya fungsi.

Dirinya juga mengharapkan agar RDP ini di masyarakat pada umumya jangan hanya untuk mahasiswa saja.

Mahasiswa Fakultas Hukum Undana lainnya, Sany Ada mengatakan, peran dan tanggung jawab DPD RI sebagai sebuah lembaga legislatif didalam sistem ketatanegaraan Indonesia terlihat tidak maksimal, karena sudah dilaksanakan oleh DPR RI. Sedangkan fungsi DPD RI lebih banyak difokuskan kepada pengawasan. Oleh karena itu disarankan agar dilakukan lagi amandemen ke-5 UUD tahun 1945, agar bisa memberikan peran dan fungsi DPD RI secara maksimal.

Disarankan pula agar Pancasila dapat dimasukan kembali kedalam sistem kurikulum di semua sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Hal ini penting agar ideologi bangsa ini bisa dimaknai oleh seluruh generasi muda secara tepat, sehingga bisa terhindar dari berbagai hasutan dan upaya merubah Pancasila sebagai dasar negara.

Menanggapi semua pertanyaan dan masukan Paul Liyanto mengemukakan dirinya akan berjuang untuk mensosialisasikan hal ini bagi masyarakat dan selama ini telah dilakukan. Untuk amandemen UUD tentunya akan diperjuangkan juga dilevel MPR RI.(*/ferdy talok)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top