HEADLINE

May Day di Belu Sunyi Sepi. Ini Alasan Organisasi Buruh

Stanis Tefa

ATAMBUA, Kilastimor.com-Hari Buruh Internasional yang diperingati pada setiap 1 Mei atau yang akrab didengar May Day sangat identik dengan aksi turun ke jalan oleh para buruh seluruh dunia.

Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan nasib mereka dengan memberikan beberapa tuntutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para buruh.

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten di daerah Perbatasan RI-RDTL yang sarat dengan kasus para buruh. Permasalahan itu antara lain, pemberian gaji yang jauh dibawah standar Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimun Regional (UMR), tidak adanya jaminan sosial bagi para buruh, hingga kasus pemecatan secara sepihak oleh para pengusaha.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu sendiri pun masih mempekerjakan banyak tenaga sukarela. Padahal, buruh itu adalah para sarjana yang menghabiskan ratusan juta untuk menyelesaikan pendidikannya. Namun sayang, gaji para tenaga sukarela itu hampir sama, bahkan jauh di bawah para pelayan yang bekerja di toko dan swalayan.

Di tengah gonjang-ganjing nasib miris para buruh, organisasi buruh di Belu tak banyak berbuat, apalagi mengadvokasi berbagai permasalahan yang ada. Mereka lebih memilih diam dan berafiliasi dengan pemerintah.

Hal ini diakui oleh Marius Nahak, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Belu. Dirinya menuturkan bahwa KSPSI telah berkoordinasi dengan dinas Nakertrans Kabupaten Belu dan pihak kepolisian untuk tidak mengadakan aksi turun ke jalan pada 1 Mei 2018.

Dirinya bersama beberapa anggota KSPSI bahkan mengitari kota pada 1 Mei 2018 hanya untuk memastikan tidak boleh adanya aksi yang dilakukan oleh para buruh.

“Hari ini kami dari KSPSI bersama Akodo, Dinas Nakertrans, dan pihak TNI-POLRI melakukan pantauan ke seluruh kota untuk memastikan tidak akan adanya demo. Kami keliling dari jam 08.00-11.00 Wita, situasi masih dalam keadaan aman. Toko-toko juga dibuka seperti biasa,” ujar Marius ketika dihubungi via telephon selularnya.

Dikatakan, pada Hari Buruh ini, pihak KPSI pusat memiliki empat tuntutan yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Namun secara kelokalan, KSPSI Kabupaten Belu sendiri tidak memiliki tuntutan satupun kepada pemerintah kabupaten. Padahal, banyak sekali permasalahan yang terjadi dengan para buruh di Kabupaten Belu.

Akhir-akhir ini, muncul banyak sekali persoalan dikalangan buruh. Beberapa persoalan yang sempat diangkat media terkait pemecatan karyawan PT. Cipta Laku Lestari. Selain itu, ada persoalan lain yang hangat dibahas masyarakat Belu adalah terkait pemecatan sepihak yang dilakukan oleh Pemda Belu terhadap belasan orang Tenaga Kontrak Daerah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Permasalahan tenaga kontrak menjadi semakin marak mana kala ketahuan adanya pemecatan sepihak dikarenakan munculnya orang-orang baru yang merupakan titipan para penguasa di Belu. Beberapa anggota DPRD Belu pun sempat melontarkan akan membuat Pansus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun rupanya, janji Pansus hanya sebatas janji manis para wakil rakyat kepada para pekerja yang disolimi haknya.

Luar biasanya lagi, tak satupun dari masalah ini yang diadvokasi oleh organisasi buruh. “Sampai saat ini, mereka yang bermasalah belum melapor ke kami. Makanya, kami tidak ikut mengadvokasi permasalahan itu”.

Sebenarnya, lima tahun terakhir, KSPSI sudah mengadvokasi lebih dari 200 kasus. Hanya saja, pada masa pemerintahan Bupati Willy Lay dan wakilnya J.T Ose Luan, KSPSI belum pernah bertatap muka langsung membahas berbagai permasalahan yang ada di Belu.

Sikap kooperatif yang diambil KSPSI Kabupaten Belu jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ketua KSPSI Provinsi NTT, Johanes Tefa saat melantik pengurus KSPSI Kabupaten Belu beberapa waktu lalu.

Dikatakan bahwa kehadiran KSPSI untuk membela pekerja. Hal ini dikarenakan terdapat banyak pekerja yang hak – haknya belum di penuhi sehingga berakibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurutnya, terjadinya PHK disebabkan hak–hak normatif yang tidak dipenuhi, seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah di tetapkan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2018 sebesar Rp 1.625.000- namun hingga saat ini, masih belum diberlakukan di semua perusahaan termasuk toko–toko.

“Misalnya hak normatif telah ditetapkan seharusnya UMP sebesar Rp.1.625.000, kadang – kadang di toko di bayar tidak sampai hanya Rp.500.000. Itu perselisihan hak,” Katanya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa
upah lembur yang seharusnya ada, tapi tidak dibayar. Cuti THR yang harus diberikan tetapi tidak di bayar. “inilah hak normatif yang di perjuangkan dalam UU nomor 13 tahun 2003”.

Untuk itu, Konfederasi Serikat Buruh Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Belu hadir sejak 1980. Kehadirannya untuk memperjuangkan hak buruh pekerja di Kabupaten Belu yang Hingga 2018 terdata beranggotakan kurang lebih 10.000 orang yang tersebar di seluruh perusahaan.

Selain itu, dikatakan bahwa banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Belu termasuk PHK secara sepihak, yang seharusnya melalui tahapan yaitu perundingan dipartit, tripartit dan baru di PHK.

“Selama ini tahapan pemberhentian hubungan kerja tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, sehingga pekerja di rekrut dan diberhentikan semaunya,” ujar Tefa.

Saat ini, masih banyak buruh di Kabupaten Belu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka takut berteriak memperjuangkan haknya kepada para pemilik modal. Masih banyak dari mereka pun yang belum mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Banyak hak mereka yang dipelintir akibat kerakusan segelintir orang. Mereka hanya ibarat anjing yang berebut remah-remah nasi dari meja makan para penguasa dan kapitalis. (richi anyan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top