HEADLINE

DOB Malaka dapat Penilaian Baik dari Pemerintah Pusat

Evaluasi DOB Malaka oleh Kemendagri.

BETUN, Kilastimor.com-Tim Penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melakukan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Daerah Baru (DOB), Kabupaten Malaka, Rabu (4/7/2018).

Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Penilai Kemendagri memberikan apresiasi kepada DOB Malaka, dimana sejak evaluasi tahun pertama hingga tahun keempat mengalami kemajuan yang cukup signifikan, sesuai indikator penilaian dan aturan yang berlaku.

Ketua Tim Evaluasi Perkembangan DOB Kemendagri, Hary Andayani di Aula Kantor Bupati Malaka, saat memberikan evaluasi pada OPD yang hadir mengatakan, tahun 2017 sesuai hasil Evaluasi DOB Malaka masuk dalam Kategori penilaian sedang.

Namun lanjutnya, terdapat proses kenaikan nilai evaluasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, Malaka mendapatkan skor penilaian 59,70, tahun 2016 memperoleh skor 66,50 dan tahun 2017 memperoleh skor 73.
Dibandingkan dengan 18 Kabupaten/Kota yang dimekarkan bersama, maka Kabupaten Malaka lebih baik.

“Malaka termasuk Kabupaten yang mendapatkan penilaian baik dari Pemerintah Pusat,” paparnya.

Andayani menuturkan, Pelaksanaan Evaluasi DOB Malaka tahun 2018 merupakan evaluasi terakhir dari Kemendagri, karena sesuai aturan, kegiatan Evaluasi DOB hanya dilakukan lima kali dalam lima tahun.

“Saya senang sekali ketika memasuki wilayah Kabupaten Malaka. Ternyata tidak nampak seperti DOB. Malaka itu daerah yang hijau dan subur,” ungkapnya.

Walau umurnya seperti seorang bayi, urai dia, namun termasuk bayi yang hiperaktif, karena ada nadi kehidupan yang cukup menjanjikan seperti Kabupaten yang sudah lama definitif.

Dirinya melanjutkan, walaupun pelaksanaan evaluasi tahun terakhir, tetapi Pemerintah Pusat tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terutama dibidang penyelenggaraan pemerintahan.

Ia berharap kedepannya Kabupaten Malaka tetap mengedepankan percepatan pelayanan publik dan memelihara keunikan adat istiadat sebagai kearifan lokal yang dimiliki.

Andayani menjelaskan ada 10 aspek yang dinilai sesuai Permendagri diantaranya pembentukan OPD, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset, peralatan dan domumentasi, penetapan batas wilayah, penyediaan sarana prasarana, penyiapan rencana umum tata ruang dan pemindahan ibukota. (pisto bere)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top