HEADLINE

DPRD Belu Diminta Turut Perjuangkan Kuota CPNS

Ketua DPRD terima sejumlah warga.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu selalu berteriak akan memperjuangkan nasib banyak orang, dalam kampanyenya. Namun semua itu tidak terlihat ketika terjadi masalah-masalah yang terkait dengan publik, dan terbaru yakni formasi CPNS.

Hal ini diungkapkan Ramos Taek Berek kepada awak media di Gedung DPRD Belu, Jumat (14//9/2018) sesaat setelah melakukan dialog dengan para anggota DPRD Kabupaten Belu.

Ketua DPC Partai Berkarya Belu itu bersama beberapa masyarakat mendatangi Gedung DPRD guna mempertanyakan tidak adanya formasi CPNS di Kabupaten Belu Tahun 2018.

“Katanya nasib banyak orang akan diperjuangkan, namun hak hidup banyak orang itu sekarang dimatikan. Nanti saat kampanye untuk maju DPRD, kau (DPRD) bilang akan memperjuangkan nasib banyak orang. Tapi mana buktinya,” tegasnya dengan nada tinggi.

Apa yang dikatakannya ini bukan tak punya bukti. Sebagai salah satu contoh adalah janji akan dibentuknya pansus untuk mengusut kasus adanya bupati siluman yang memasukan dan memberhentikan Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Belu akhir 2017 lalu. Janji itu ibarat pemanis untuk memberikan harapan bagi para korban. Akan tetapi, janji itu tidak pernah terwujud.

“Masih banyak janji lain yang membuat masyarakat jadi bertanya, apakah Lembaga Legislatif di Kabupaten Belu hanya dibuat untuk memberikan janji manis bagi masyarakat kecil,” timpalnya.

“Kalau memang lu (Anda. red) mau memperjuangkan nasib banyak orang, mestinya saat seperti ini, harus tunjukan kemampuan untuk memperjuangkan nasib mereka,” kata Ramos.

Dirinya bersama berapa masyarakat meminta kepada para anggota dewan sebagai penyambung lidah rakyat untuk memperjuangkan agar kuota yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan-RB bisa dipertimbangkan kembali.

Pihaknya meminta agar paling tidak pemerintah daerah dapat memprioritaskan mereka yang selama ini menjadi tenaga kontrak daerah. “Kami yang datang ke sini tidak ada kepentinggan sedikitpun, selain menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat Belu. Kami tidak ingin ada masyarakat yang akhirnya putus asa dan apatis dengan pemerintahan yang sekarang berjalan.

Sebelumnya, Kamis (13/9/2018), Ketua DPRD Belu, Januaria Awalde Berek yang ditemui awak media menuturkan DPRD tidak tinggal diam dengan persoalan ini. DPRD akan memperjuangkan sampai ke pemerintah pusat agar Kabupaten Belu mendapat formasi CPNS.

“Kebijakan pemerintah pusat tidak boleh begini. Jangan menganaktirikan Kabupaten Belu. Kita sudah 10 tahun moratorium, terus tahun ini tidak dikasih jatah,” tegas Walde.

Menurut Walde, masyarakat Kabupaten Belu khususnya para pencari kerja sangat mengharapkan formasi CPNS tahun 2018 tetap ada seperti kabupaten lainnya karena selama 10 tahun sudah dilakukan moratorium. (richi anyan)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top