HEADLINE

KPK dan KY Implementasikan Kerja Sama Antar Lembaga

Pose bersama pihak KPK dan KY NTT.

IMPLEMENTASI KERJASAMA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI(KPK) DAN KOMISI YUDISIAL.(KY).

KUPANG, Kilastimor.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudicial (KY) Penghubung Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan implementasi kerjasama antara lembaga dengan tema penguatan kapasitas jejaring pemantau peradilan, Rabu (12/9/18).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait kinerja KPK dan KY dalam mengawasi persoalan hukum di Indonesia.

Direktur PSKAKI KPK, Nanang Farid syam, menyampaikan, dalam pelaksanaan tugas sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjalankan tugas dengan sebaiknya, sehingga banyak kasus korupsi yang bisa diselesaikan dan KPK terus bekerja keras untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada.

Nanang juga menyampaikan terima kasih kepada warga Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur, karena telah membantu KPK dalam melaporkan koruptor-koruptor melalui portal online.

Sementara itu, Asisten Koordinator Komisi Yudisial NTT, Hendrikus Ara, SH menyampaikan komisi yudisial telah melakukan fungsi kontrol dan pengawasan sesuai dengan undang-undang, karena akuntabilitas peradilan ada di KY. KY menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas peradilan. Pihaknya mendorong terwujudnya Dewan Yudisial sebagai bagian dari mereformasi institusional peradilan.

Dirinya juga menyampaikan dewan yudicial dirancang sebagai institusi yang diberi tugas memisahkan tugas penegakan, promosi dan disiplin hakim dari proses politik dan juga memastikan beberapa tingkat akuntabilitas peradilan.

Pada bagian yang sama, Akademisi Undana, Yohanes G. Tuba Helan sedikit menyoroti RUU Hakim. Dalam kajiannya terhadap rancangan undang-undang tentang hakim menyampaikan bahwa hakim memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan ketatanegaraan terutama dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau menurut teori trias politika disebut kekuasaan yudikatif, karena segala persoalan sengketa perkara pada akirnya diselesailan oleh hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam suatu negara.

Dalam kesempatan itu Yohanes memberikan beberapa catatan mengenai RUU Hakim. Setelah mengikuti dan mempelajari naska undang-undang tentang hakim ditemukan beberapa kejanggalan terkait dengan materi muatan yang perlu dikoreksi seperti, definisi yang diatur dalam pasal 1, sebagian tidak memenuhi syarat definisi yang baik, seperti definisi pada pasal 1 angka 1 yakni “Hakim adalah Hakim pada mahkama agung dan hakim pada badan peradilan yang berbeda dibawanya. Dalam lingkungan peradilan definisi seperti ini hanya sekedar menunjukan lingkungan atau tempat dimana hakim bekerja.

Kemudian pada pasal 38 ayat (2) dan pasal 44 ayat (2) peningkatan untuk meningkatkan mengandung makna yang sama, hanya berbeda peningkatan kata benda sedangkan meningkatkan kata kerja. Disarankan istilah peningkatan diganti dengan pelatihan sehingga rumusannya menjadi pelatihan hakim pertama/tinggi dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan. (sani asa)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top