EKONOMI

Terkait Pelayanan BBM di SPBU, DPRD Malaka Bakal RDP dengan Bagian Ekonomi dan Pengusaha

Doddy Tei Seran

BETUN, Kilastimor.com-Ketua Komisi III DPRD Malaka dari Fraksi Hanura, Petrus Tei Seran angkat bicara terkait pelayanan di SPBU.
Doddy Tei Seran kepada wartawan di gedung DPRD Malaka, Senin (3/9/18) menjelaskan
aktifitas pelayanan di SPBU dan APMS harus dikontrol pemerintah, agar pelayanan BBM untuk masyarakat sesuai peruntukannya dari minggu lalu.

“BBM itu bersubsidi untuk meringankan beban rakyat, bukan menambah beban. Karena itu, harus dikontrol agar benar-bermanfaat bagi rakyat banyak.

Kabag Ekonomi Setda Malaka katanya, perlu melakukan koordinasi dengan Tim Pemantau BBM Bersubsidi, dalam hal ini pihak kepolisian dan pihak lain untuk mengontrol. Selain itu, Bagian Ekonomi segera menempel selebaran tentang aturan Perundang-Undangan Migas di SPBU dan APMS termasuk Peraturan Bupati Malaka.

Pembeli BBM dengan jerigen paparnya, masih saja terjadi tanpa dilengkapi dokumen pendukung. Jika tanpa dokumen, hendaknya tidak boleh dilayani petugas nosel di SPBU dan APMS.

“Kalau tanpa dilengkapi dokumen dari Bagian Ekonomi maka dikategorikan melanggar hukum dan tidak boleh dilayani,” paparnya.

Mantan Ketua Komisi I itu menambahkan, dalam waktu dekat, Komisi III akan segera laksanakan rapat dengar pendapat  dengan Bagian Ekonomi dan pengusaha SPBU serta APMS.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Malaka dari Fraksi PDI Ronaldo Asuri mengemukakan, dirinya pernah mengalami dan melihat langsung aktifitas SPBU dan APMS yang ada di Kabupaten Malaka.

“Ketika kendaraan saya sedang mengantre saya lihat ada kendaraan pikap yang membawa jerigen dan petugas SPBU mengisi jerigen yang berada diatas kendaraan. Sedangkan APMS di dusun Laran, Desa Wehali APMS buka mulai jam 7-30 Wita dan tutup jam 8- 30 Wita, karena BBM jenis premium sudah habis. Saya Minta ketegasan Pemerintah Daerah untuk bertindak,” (edy sumantri)

Komentar
Click to comment

Most Popular

Copyright © 2017 KILASTIMOR.COM

To Top