HEADLINE

Bawaslu Malaka Sosialisasi UU Pemilu Kepada Mahasiswa

Bawaslu Malaka sosialisasi aturan Pemilu 2018.

BETUN, Kilastimor.com-Bawaslu Malaka terus mensosialisasikan pengawasan Pemilu 2019 kepada masyarakat pemilih.
Salah satunya, Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada dua organisasi eksternal kampus meliputi Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA) Kefamenanu dan Ikatan Mahasiswa Dawan ”R” (IMADAR) Kefamenanu. Kegiatan itu dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Penutupan Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB).

Untuk diketahui, kedua organisasi ini menyelenggarakan kegiatan secara bersamaan namun ditempat yang berbeda-beda. GEMMA melaksanakan MPAB di Desa Oan Mane Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka, sementara IMADAR melaksanakan MPAB di Desa Teun Kecamatan Malaka Timur.

Materi sosialisasi disampaikan secara terpisah oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka yakni Petrus Nahak Manek, SP tentang Tindak Pidana Pemilu dan Nadap Betty, S.Pi, tentang Peranan Mahasiswa Dalam Pengawasan Pemilu kepada GEMMA, Jumat (28/10/2018).

Sementara Petrus Kanisius Nahak, S.Pd, tentang Peran Pemuda Dalam Pengawasan Pemilu, kepada IMADAR, Sabtu (29/10/2018).

Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Nahak Manek mengatakan, tindak pidana pemilu meliputi, larangan-larangan dalam pelaksanaan kampanye pemilu.

Larangan dalam berkampanye sebagaimana diatur dalam pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur terkait larangan terhadap pelaksana kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye pemilu.

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Petrus Nahak Manek menegaskan tentang keterlibatan pejabat Negara maupun pejabat lainnya meliputi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim pada semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Gubernur, Deputi Gubernur senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural. Disamping itu, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

“Larangan ini mengikat bagi setiap orang yang terlibat sebagai pelaksana dan atau tim kampanye. Pelanggaran terhadap pasal ini dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu,” bilang dia. (edy sumantri)

Komentar
Click to comment

Most Popular

To Top