HEADLINE

Bawaslu Malaka Mulai Awasi Pemasangan APK dan Postingan Media Sosial para Caleg

Bawaslu Malaka beri keterangan pers.

BETUN, Kilastimor.com-Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan azas, prinsip dan tujuan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka aktif melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu 2019.

Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka bersama jajarannya, ditemukan beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di wilayah Kabupaten Malaka tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 28 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Selanjutnya pada pasal 32-34 mengatur tentang ketentuan kampanye dengan metode APK maupun penyebaran Bahan Kampanye (BK).

APK harus memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.

Bentuk-bentuk APK diuraikan sebagai berikut :baliho/billboard/videotron (max. 4m x 7m); Spanduk (Max. 1.5m x 7m); umbul-umbul (max. 5m x 7m).

Jumlah APK yang dapat dibuat oleh peserta pemilu paling banyak untuk baliho, 5 (lima) buah didesa/kelurahan atau sebutan lainnya. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah didesa/kelurahan atau sebutan lainnya.

Billboard atau videotron paling banyak dua buah di Kabupaten/kota Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dapat memasang alat peraga diluar yang difasilitasi KPU dan penambahan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, terkait desain, jumlah, lokasi/tempat pemasangan dan sepanjang tidak dipasang ditempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APK dapat difasilitasi oleh KPU sesuai dengan ukuran, jenis jumlah, desain dan lokasi yang telah ditentukan sesaui dengan ketentuan peraturan KPU.

APK dapat di fasilitasi oleh KPU sesuai dengan ukuran, jenis, jumlah, desain dan lokasi yang telah ditentukan, berdasarkan kemampuan KPU.

Pencetakan dan pemasangan APK dilakukan oleh para Pihak diperbolehkan selama tidak memasukkan unsur Peserta Pemilu.

Desain APK diserahkan kepada KPU dengan disaksikan oleh pengawas pemilu. Lokasi pemasangan APK ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemasangan APK pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin secara tertulis dari pemilik tempat tersebut.

APK harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Kanisius Nahak, S.Pd, mengatakan regulasi yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum mengikat peserta Pemilu 2019 dan calon anggota DPD untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Kanisius, hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka terdapat beberapa APK yang terpasang tidak sesuai ketentuan sebagaimana regulasi yang telah mengatur.

“Untuk meminimalisir pelanggaran administrasi pemilu, sejak 4 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Malaka telah mengeluarkan surat penegasan dan peringatan kepada Peserta Pemilu 2019 dan calon anggota DPD untuk menertibkan APK yang tidak sesuai ketentuan dimaksud,” pungkasnya.

Selain itu, terdapat beberapa akun facebook yang beredar di dunia maya dengan aktif mengkampanyekan beberapa calon yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 276 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Metode Kampanye melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet serta rapat umum berlangsung selama 21 hari dan berakhir dengan dimulainnya masa tenang, dengan demikian metode kampanye melalui internet dan rapat umum baru akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019,” tegasnya.

Jika Peserta Pemilu 2019 dan calon anggota DPD mengabaikan surat penegasan ini, maka Bawaslu Kabupaten Malaka bersama jajaranya akan melakukan tindakan sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk mencegah pelanggaran dalam metode kampanye, bilangnya, divisi data dan informasi Bawaslu Kabupaten Malaka menghimbau masyarakat Kabupaten Malaka untuk turut aktif memantau dengan membuka akun-akun facebook yang menyebarkan bahan kampanye tersebut sebelum tanggal dimaksud secara berkala.
Masyarakat dapat melaporkan temuan pelanggaran melalui https://bawaslu.typeform.com/to/mrhzR8 dan email medsos@bawaslu.go.id. (edy sumantri)

Komentar
Click to comment

Most Popular

To Top