HEADLINE

Hukum Adat Perlu Masuk dalam Rancangan KUHP

Diskusi tentang hukum adat di Undana.

KUPANG, Kilastimor.com-Fakultas hukum Universitas Nusa Cendana kupang berkolaborasi bersama Badan Kealihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas pemenuhan kewajiban adat melalui peradilan pidana, Selasa (6/11/2018).

Dekan Fakultas Hukum Undana, Yohanis Yorhan Nome, SH, M.Hum dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Dr. Lidya yang sudah dengan kerendahan hati memilih FH Undana untuk memberi masukan kepada badan kealihan.

Diskusi ini dipandu langsung oleh Dr. Lidya Suryani Widyati, SH, MH.
Dalam kesempatan itu Lidya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas hukum yang sudah menerima kehadiran badan kealihan dewan.

Dr. Lidya mengemukakan, badan kealihan dewan sangat membutukan masukan dan kritikan dalam delik adat karena praktek dalam hukum adat. Pada kesempatan tersebut, dia berharap agar mampu menemukan satu titik terang di NTT yang sangat melekat dengan adat.

Hadir pada kesempatan itu pembantu dekan III, Debi F. Ng Falo, SH, M. Hum. Sejumlah Dosen fakultas hukum, undana, pegawai dan mahasiswa Fakultas Hukum Undana.

Pakar hukum pidana, Dr. Simplex Asa, SH,MH dalam menyampaikan materinya menyampaikan, pada dasarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang bagi pemberlakukan hukum pidana adat dalam praktik pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya yaitu undang-undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan susunan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

Didalam undang-undang kehakiman juga mengakui bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup didalam masyarakat. Hal itu termuat pada pasal 4 ayat (1) UU No 48 tahun 2009. Misalnya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedah-bedahkan orang “kata” menurut hukum dapat diartikan secara luas bahwa hakim harus dapat memperhatikan peraturan tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat jika mau adanya keadilan dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap hukum adat dan pengadilan hukum adat juga terdapat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Pada pasal 103 undang-undang ini menentukan bahwa kewenangan desa adat antara lain penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Meskipun terdapat Undang-Undang yang memuat pengaturan pemberlakuan pidana adat (sekalipun tidak explisit) namun ketentuan normatif itu cendrung kurang mendapatkan perhatian untuk diterapkan penegakan hukum.

Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 tahun 1951 pada satu sisi telah memberikan dasar legalitas bagi peradilan umum untuk mengadili pelanggaran pidana adat, pada sisi yang lain telah memberikan kepastian untuk menyelesaikan perkara pidana umum.

Dr. Simplex juga menyampaikan bahwa permasalahan yang perlu kita lihat secara baik yaitu pemenuhan kewajiban adat atau hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat untuk dimasukan kedalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, Pakar Hukum Adat, Dr. Karolus Kopong Medan, SH, M. Hum, dalam materinya menyebutkan, hukum adat adalah hukum yang hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat tidak membedakan dalam kasus hukum pidana atau tidak. Karena semua permasalahan mengganggu keseimbangan masyarakat. Maka harus diselesaikan dengan baik seperti dalam hukum adat agar menenangkan batin para pelaku dan korban permasalahan.

Dr. Karolus juga menyampaikan bahwa adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat ini merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat. Maka menurutnya adat itu harus ditegakan dan mendapat tempat dan respon positif dari pemerintah demi tegaknya keadilan. (sani asa)

Komentar
Click to comment

Most Popular

To Top