HEADLINE

Kemenpan-RB dan BKN Dinilai Gagal Gelar Tes CPNS

Peserta tes CPNS Malaka.

BETUN, Kilastimor.com-Kemenpan RI dan BKN perlu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan CPNS yang digelar tahun 2018. Pasalnya dinilai sangat memberatkan peserta tes.
“Menpan dan kepala BKN perlu mengevaluasi kembali sistem pelaksanaan seleksi dan standart kelulusan agar tidak merugikan peserta tes. Dari ribuan orang yang ikut test ternyata yang lulus hanya beberapa orang dan hal ini sangat tidak masuk akal. Ini berarti ada hal yang tidak beres yang harus dievaluasi dan ditinjau kembali,” bilang beberapa peserta tes yang ditemui usai pelaksanaan seleksi hari keempat di Betun-Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, Rabu (7/11/2018).

Yuliana Seran, peserta tes asal Webriamata, Kecamatan Wewiku yang mengambil formasi Asisten
Apoteker usai pelaksanaan tes mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenpan-RB dan BKN gagal menyelenggarakan tes CPNS 2018. Terbukti tingkat partisipasi peserta tinggi tetapi tidak ditunjang kelulusan yang representatif. Ini berarti ada hal yang kurang beres yang harus diurus pemerintah,” tandasnya.

Pelaksanaan test di Kabupaten Malaka sangat memberatkan peserta.
Pemerintah harus arif dan bijaksana dalam menentukan standart kelulusan dengan memperhatikan zona daerah.
“Kita mempersoalkan waktu pengerjaan soal ujian yang terlalu sedikit jika dibandingkan dengan panjangnya soal dalam setiap soal ujian,” sebutnya.
Passing gradenya sebut dia, perlu diturunkan sesuai kondisi daerah.

Florentina Pricila Putri, Lulusan Ubaya, Surabaya menilai Pemerintah harus arif dan bijaksana memperhatikan kriteria penentuan kelulusan.

“Kami nilai Pemerintah Pusat sudah gagal menyelenggarakan seleksi bagi CPNS 2018 karena dari ribuan peserta yang ikut test ternyata hanya sedikit yang lulus,” sergahnya.

Ini paparnya, menandakan pemerintah tidak serius urus negara ini dengan menggelar test yang tidak berpihak pada kepentingan umum.

“Kita minta supaya ujian seperti ini dievaluasi. Hasil yang ada, tidak dihitung berdasar passing grade tetapi berdasarkan rangking nilai peserta.

“Kalau sistem ujian seperti ini yang diterapkan sampai kucing bertanduk pun, tidak ada hasil dan Indonesia tidak akan ada PNS karena sistem. Ujian yang diberlakukan tidak berpihak pada kepentingan yang lebih besar,” tandasnya.

Delvyani Klau lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat mengatakan pelaksanaan tes PNS kali ini sangat sulit karena alokasi waktu yang diterapkan sangat sedikit dibandingkan dengan panjangnya setiap soal ujian yang ada.

“Passing gradenya juga terlalu tinggi. Pemerintah harus turunkan dan terapkan aturan seleksi sehinga tidak memberatkan peserta,” tutupnya. (edy sumantri)

Komentar
Click to comment

Most Popular

To Top