HEADLINE

Miris dengan Kelulusan Tes CPNS Malaka, Bupati Surati Ketua Apkasi

Bupati Malaka ketika pantau ujian CPNS.

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mempertanyakan pelaksanaan tes CPNS di Kabupaten Malaka.
Pasalnya, sudah tiga hari test CPNS digelar untuk merebut 500 kuota, baru ada lima orang yang lulus. Ini menunjukan ada masalah besar tentang indikator penetapan nilai passing grade dan tentang kualitas soal yang tidak sesuai realita mutu pendidikan yang ada.

Input pendidikan berbeda setiap daerah, juga beda proses pendidikan tetapi menggunakan indikator penilaian yang sama untuk seluruh Indonesia. Terhadap persoalan diatas perlu dicarikan pemecahannya.
Penegasan itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan di Betun-Kabupaten Malaka-Provinsi NTT, Selasa (6/11/2018).

“Saya mempertanyakan tentang kualitas soal. Karena masakh dari 1.300 Sarjana lulusan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi sesuai persyaratan, hanya lulus lima orang. Jadi ini ada dua hal besar yakni penentuan Passing Grade dan kualitas soalnya.
Maka ini harus ditinjau dan harus ada jalan keluarnya,” sebutnya.

Jalan keluar yang diusulkan yakni menggunakan hasil tes ini tetapi seleksinya adalah nilai tertinggi dari
formasi yang ada. Itulah yang direkrut.

“Saya sudah kontak Ketua dan Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta dan mereka sangat responsif menangapi masalah yang terjadi. Sebab hal ini terjadi hampir rata-rata di berbagai daerah Indonesia,” tuturnya.

Input pendidikan itu berbeda di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Proses pendidikannya juga berbeda. Masakh kita menggunakan indikator penilaian yang sama. Ini kan tidak masuk akal.

Negara Indonesia ini lanjutnya, berdasarkan Bhinneka Tungal Ika. Bhinneka dulu baru Ika. Artinya kita berbeda-beda tetapi kita bersatu. Jadi berbeda itu dalam kualitas pendidikan, pemenuhan inputnya. Inputnya berbeda mengharapkan outputnya yang sama. Ini tidak benar.

Dari pembelajaran tiga hari ini, dirinya membuat pernyataan bahwa ada dua hal yang dipertanyakan. Yang satu penetapan passing gradenya tidak benar dan kedua kualitas soalnya tidak memperhatikan realita kualitas pendidikan di Indonesia. Karena ini lulusan S1 dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi karena persyaratan kita adalah lulusan dari perguruan tinggi terakreditasi dan harus sarjana.

“Bagaimana passing gradenya mereka tidak lulus.
Ini pertanyaan besar dan siapa yang harus bertangung jawab? Atau soalnya yang mengada-ada?. Atau penetapan passing gradenya yang tidak memperhatikan kondisi riil keadaan di Indonesia? Ini harus didiskusikan dengan baik,” sambungnya.

“Jangan anak-anak jadi korban. Kita Jangan bermain sandiwara. Mengalokasikan 500 kuota bagi anak-anak di Malaka lalu tidak lulus gara-gara tidak memenuhi passing grade. Urus negara ini kita harus serius karena kita urus pewaris bangsa ini,” pungkasnya. (edy sumantri)

Komentar
Click to comment

Most Popular

To Top