ATAMBUA, KilasTimor.com-Bantuan perlengkapan tangkap ikan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Belu untuk 81 kelompok nelayan di Atapupu dan Mota’ain, perbatasan Indonesia-Timor Leste, dinilai tidak tepat sasaran.
Antonius Resi salah satu kelompok nelayan dari Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak usai menerima bantuan mengatakan, bantuan yang telah diberikan Pemerintah kepada para nelayan ini sudah baik.
“Hanya saja bantuannya ini tidak tepat sasaran. Saya sendiri sudah dapat sebelumnya dan hari ini dapat lagi,” ungkap Resi, usai menerima bantuan di TPI Atapupu, Selasa (21/4/).
Menurut Resi, seharusnya bantuan ini tidak saja diberikan ke nelayan yang sama. Tapi harus juga ke nelayan-nelayan yang lainnya. “Biar diantara kami para nelayan tidak saling ada rasa satu sama lainnya,” ucap dia.
Salah seorang nelayan lainnya yang neggan dituliskan namanya mengemukakan, ada warga yang berprofesi sebagai ojek sehari-hari tapi mendapatkan bantuan. Warga yang menerima bantuan ini sebagiannya tidak memiliki perahu.
“Harusnya sebelum diberikan data terlebih dahulu. Masakh dalam satu keluarga, bapak, anak dan menantu semuanya dapat bantuan jaring,” ujar dia.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Belu, Stef Suparji ketika dikonfirmasi terkait hal itu mengemukakan, pemberian bantuan perlengkapan dan peralatan tangkap ikan bagi kelompok nelayan di Atapupu, sesuai dengan proposal yang telah dimasukan para kelompok nelayan.
“Kita sudah minta supaya masukan proposal, tapi nelayan lainnya tidak masukan. Kita pun membagi sesuai dengan proposal yang masuk. Bantuan ini program tahun 2014 lalu. Kita baru serahkan kemarin karena selama ini masih mengurus administrasinya,” urai dia.
Namun, Suparji menduga ada permainan ditingkat dusun dan desa, terkait pendataan kelompok nelayan yang akan menerima bantuan. Dikatakan, pihak Dinas akan terus melakukan pengawasan terhadap bantuan yang telah diberikan.
“Kita akan selalu pantau dan apabila tidak penggunaannya tidak sesuai maka kita ambil kembali bantuan dan diberikan ke kelompok lainnya. Tapi apabila bantuan itu dijual maka kita akan tindakan proses hukum,” tegas Suparji. (yan)
