JAKARTA, Kilas Timor-Dana desa tahun 2015, akan segera diluncurkan. Untuk mendukung hal itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Selasa (31/3) menggelar Rakornas dengan semua kepala daerah, di Hotel Bidakara Jakarta.
Rakornas itu sendiri dipimpin Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Marwan Jafar.
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam jumpa pers dengan wartawan menjelaskan, pertengahan April dana desa sudah bisa diluncurkan ke semua desa di Indonesia.
Saat ini, paparnya, juklak dan juknis sudah siap, dan akan menjadi pedoman penyusunan APBDes, juga BUMDes.
Selama ini, banyak kekawatitran muncul akan peluncuran dana desa. Namun kekhawatiran itu tidak terbukti, sebab dana desa siap dijalankan.
Rakor dan pengresmian pendamping desa, bertujuan untuk menyamakan persepsi, agar dana desa dapat dijalankan dengan baik di seluruh desa di Indonesia.
Terpisah, Sekda Belu, Petrus Bere yang ditemui koran ini menjelaskan, dana desa di Kabupaten Belu dan Malaka masih digabung. Total dana desa untuk Belu dan Malaka sebesar Rp 16 miliar, dan akan ditambah pada APBN Perubahan nanti. “Rp 16 miliar itu, masih termasuk Malaka. Nanti kita bagi disemua desa di Belu dan Malaka,” ujarnya.
Dana itu, akan dibagi sesuai potensi desa, pada desa 208 desa. “Pembagian dana desa, tidak merata. Semua sesuai dengan potensi desa masing-masing,” sebutnya.
Khusus Belu, imbuhnya, selain dana desa dari APBN, Pemkab juga mengalokasi anggaran sebesar Rp 48 miliar, dimana Rp 47 miliar dari APBD Belu dan Rp 1 miliar dari dana bagi hasil.
Menyoal penyusunan APBDes, dia menyebutkan, hingga kini APBDes belum disusun karena menunggu juklas dan juknis. Jika sudah ada, maka langsung disusun.
Dia berharap, para kepala desa dan BPD, untuk benar-benar mengelola dan mengawasi APBDes, agar disalahgunakan dan tidak berdampak hukum.
Ditanyai soal kesiapan desa-desa, Sekda Belu itu mengemukakan, karena regulasi, setiap desa harus siap, dan pihaknya sudah sering melakukan rapat dengan para kepala desa, terkait dana desa.
Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Markus Dairo Talu mengutarakan, dana desa untuk Sumba Barat Daya senilai Rp 11 miliar.
Dana sejumlah itu, akan dibagikan secara merata ke 131 desa yang ada di SBD. “Dana desa siap dijalankan, dan Pemkab SBD akan turun ke desa-desa, untuk membantu menyusun APBDes, dan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan sangat penting, agar pemanfaatan dana sesuai peruntukannya,” paparnya.
Terkait BUMDes, dia menjelaskan, BUMDes akan segera dibentuk, sebagaimana instruksi Menteri Desa, PDT dan Tranmigrasi.
“Intinya Pemkab SBD siap membantu dan mengawasi pengelolaan dana desa,” pungkasnya. (nan)
