BETUN, KilasTimor.com-Kepemimpinan Donatus Bere sebagai Penjabat Bupati Malaka yang baru dilantik untuk melaksanakan tugasnya kembali mendapatkan ujian. Kepercayaan yang diberikan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT yang mengangkat dirinya sebagai penjabat Bupati Malaka akan diuji hingga pasca Pemilihan Bupati Malaka 9 Desember mendatang. Suka atau tidak, Penjabat Bupati Malaka akan tercatat sebagai putra Malaka kedua yang mengemban tugas sebagai penjabat Bupati Malaka kedua. Semua kebijakan dan pergerakan hingga akhir tahun ini akan menentukan nasib Malaka kedepan. Kecerdasan inteligensia dan kecerdasan emosional seorang Donatus Bere, akan diuji dalam rentan waktu beberapa bulan kedepan. Apapun yang dilakukan akan menjadi dasar bagi Malaka kedepan. Tantangan terberat Penjabat Bupati Malaka saat ini adalah menjaga keseimbangan dan keutuhan dalam birokrasi, kebijakan yang membuka ruang bagi percepatan pembangunan Malaka dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam satu tahun anggaran ini.
Beberapa catatan kritis seputar pemikiran diatas. Pertama, Pengangkatan Donatus Bere sebagai Penjabat Bupati Malaka Pasca kepemimpinan Herman Nai Ulu menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat. Dalam musim politik dan menjelang perhelatan pilkada mendatang muncul banyak spekulasi bahwa terpilihnya Donatus Bere sebagai penjabat yang baru hanya untuk memuluskan perjalanan figur menuju orang nomor satu Malaka, sesuai harapan pemerintah. Pemikiran seperti itu sah-sah saja karena momentum hari ini bertepatan dengan musim politik. Bila nalar itu yang dipake sebagai kerangka analisis berarti penjabat Bupati Malaka, yang dilantik hari ini hanya difungsikan untuk melanggengkan dan memperlancar terwujudnya pemimpin Malaka harapan penguasa. Semua kebijakan seperti mutasi pejabat eselon, mutasi kepala sekolah dan semua kebijakan yang diambil dalam pandangan publik, hanya untuk melanggengkan kepentingan dalam dunia politik. Belajar dari pengalaman pelaksanaan pilkada langsung di Belu waktu lalu. Nuansa politik seperti itu sangat kental. Semua urusan pemerintahan selalu dikaitkan dengan politik. Mutasi pejabat eselon dan kepala sekolah dikaitkan dengan urusan politik. Pejabat yang memberikan dukungan pada figur itu akan dipake dan diangkat sebagai pejabat eselon dan yang tidak dukung silahkan masuk kotak. Guru-guru waktu itu lebih runyam lagi. Tiap hari tidak urus mengajar tetapi buat baperjakat bayangan di desa-desa dan Kecamatan. Kasek yang melawan dicopot dan diganti . Kebijakan yang diambil saat itu bukan pada kemampuan pegawai tetapi pada pola dukungan kepada bakal figur tertentu. Alhasil, selama lima tahun memimpin ada sekat-sekat dalam birokrasi. Lembaga pendidikan juga kacau karena dirasuki urusan politik. Itu terjadi di Belu dan saat ini kita di Malaka para pejabat kita yang saat ini bertugas di Malaka menjadi aktor dan bagian dari permainan itu.
Pertanyaan mendasar apakah perilaku seperti itu akan kembali terjadi di Malaka? Jawabannya hanya ada dalam hati sang penjabat bupati Malaka yang baru.
Kedua, untuk meletakkan dasar bagi Kabupaten Malaka kedepan maka kita harus kompak dalam segala hal. Keutuhan dalam dunia birokrasi menjadi kata kunci. Dulu di Belu, isu utara-selatan itu sengaja diciptakan untuk membangun konflik karena hanya melalui cara-cara seperti itu mereka hidup. Kita tidak inginkan hal itu terjadi di Malaka. Tidak usah bangun konflik dengan isu kedaerahan karena akan menghancurkan tatanan yang ada. Dua tahun lalu isu itu kembali dicuatkan di Malaka tetapi tidak mempan karena masih ada kekuatan lain, sebagai pengikat seperti adat istiadat, budaya, kawin mawin dan kekerabatan. Mudah-mudahan catatan yang satu ini menjadi masukan bagi penjabat bupati yang baru dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
Ketiga, dalam pelaksanaan APBD tahun ini kita harus bekerja sesuai aturan yang berlaku. Banyak program pembangunan yang dilaksanakan melalui dana APBD Malaka dan APBN. Semuanya harus dikelola dengan baik sesuai aturan dan harus menghindari pembagian kue pembangunan di lingkaran kekuasaan. Pelaksana pekerjaan harus mengacu pada acuan dan tidak terkesan bagi-bagi kue untuk penguasa. Kita mau membangun dan bukan mau buat jebakan untuk diri sendiri. Malaka saat ini jadi sorotan luar karena begitu banyak yang masuk untuk membangun wilayah ini. Itu tergantung kemampuan pemimpin untuk mengendalikan semuanya secara baik sehingga tidak ada dampak hukum yang merugikan Kabupaten ini.
Beberapa catatan diatas sengaja dipaparkan sebagai kado buat penjabat Bupati Malaka yang baru setidaknya sebagai warning untung memulai tugas yang baru. Kita percaya sebagai anak Malaka saat ini dipercaya untuk mengurusi rakyat dan wilayahnya sendiri. Kesempatan itu harus dimanaatkan secara baik dan benar untuk mensejahterkan masyarakat Malaka. Walau dalam situasi dan iklim politik, namun kita yakin Donatus Bere sebagai penjabat Bupati Malaka yang baru mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai kapasitas, kecerdasan emosional dan kecercasan intelektual yang dimiliki. Proficiat dan Selamat menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Malaka yang baru. ***
