RAGAM

Diduga Ada Teko Siluman, Pemkab Malaka Harus Kaji Ulang

BETUN, KilasTimor.com-Perekrutan Tenaga Kontrak (Teko) sebanyak 1800 oleh pemerintah daerah Kabupaten Malaka diduga terselip teko siluman. Dari total 1.800 orang yang ditetapkan dalam APBD Malaka, hanya 788 orang teko yang diterima secara wajar melalui kajian dan telaahan kebutuhan oleh SKPD, sedangkan 1020 lainnya jadi Teko Siluman. Hal itu dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Simon Seran Fahik kepada wartawan di Betun, Selasa (29/4).

“Saya katakan Teko Siluman karena sesuai hasil pembahasan APBD ditingkat komisi dengan mitra komisi dibahas RKA SKPD usulan tahun lalu sebanyak 788 orang. “Kita heran karena jumlah itu mengalami pembengkakan yang cukup besar, dan kita tidak pernah bahas jumlah itu ditingkat komisi, fraksi dan Paripurna. Tiba-tiba ketuk palu bahwa teko tahun ini 1.800 orang. Lalu jumlah 1012 orang itu diambil dari mana? DPRD tidak bahas secara khusus masalah teko saat itu, dalam komisi atau fraksi. Ini patut kita pertanyakan,” tegasnya.

“Kami sudah cek setelah penetapan anggaran pemkab Malaka mendistribusikan teko-teko itu ke SKPD dan perintahkan semua SKPD untuk mengakomodir dan membuat telaahan staf, Silahkan datang ke SKPD dan tanya berapa sih teko yang mereka usulkan melalui telaahan kebutuhan tenaga? Rata-rata mereka menolak menerima karena teko yang ada hanya kiriman dari atas. Itu semua teko siluman dan hanya akal-akalan untuk memenuhi kepentingan oknum dan kelompok tertentu. Itu namanya teko siluman,” bilangnya.

Baca Juga :   Kas Pemkab TTS Dipindahkan dari Bank NTT ke Bank Lain Tanpa Sepengetahuan DPRD. Pansus LKPJ Minta Aparat Telusuri

“Kita harapkan supaya masalah teko Malaka diluruskan sehingga tidak menyesatkan. Saya berani buka mulut karena jumlah teko sebesar itu tidak pernah dibahas secara khusus di tingkat komisi. Justru saat dalam rapat komisi Pemerintah hanya menyodorkan 788 orang, sesuai hasil kajian SKPD. Lalu pembengkakan sebesar jumlah itu diambil dimana dan dibahas dengan siapa. Kalau tidak percaya mari kita buka risalah sidang,” ungkapnya.

“Kita harapkan pemerintah tidak tergesa menandatangani SK Teko itu, tetapi harus dibuat kajian kembali oleh tim independen. Kita setuju bila itu diakomodir asalkan sesuai hasil dan kebutuhan serta asalisis beban kerja SKPD,” imbuhnya.

UU ASN jelasnya, menghendaki supaya P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) menghendaki harus ada analisis jabatan dan beban kerja. Harus ada tim seleksi dan melalui seleksi on line. “Kita di Malaka harusnya patuh pada amanat UU. DPRD prinsipnya harus kerja sesuai aturan. Malaka ibarat bayi yang baru bertumbuh jadi dalam setiap derap langkah harus sesuai aturan, supaya tidak terantuk ditengah jalan. Kita harus letakkan dasar yang kuat buat bangun Malaka . Kalau kita buat kebijakan diluar aturan terus, akan melemahkan diri sendiri dan fondasi kabupaten ini kedepan akan melemah dan keropos,” tuturnya.
Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere, SH ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (29/4) mengatakan proses perekrutan Teko di Malaka sudah sesuai aturan, dan melalui kajian SKPD. “Anggaran untuk 1.800 teko sudah ditetapkan DPRD melalui rapat paripurna sehingga tidak ada alasan supaya pemerintah tidak mengeksekusi. Kita bekerja sesuai aturan dan kajian SKPD, dan semuanya sudah rampung sehingga sudah bisa tanda tangan SK Kontrak bagi 1.800 teko yang direkrut,” ujarnya. (oni).

Baca Juga :   Jelang Paskah, Jemaat GMIT Sion Oepura Gelar Aneka Lomba
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top