RAGAM

Diduga Ada Teko Siluman, Pemkab Malaka Harus Kaji Ulang

“Kita harapkan supaya masalah teko Malaka diluruskan sehingga tidak menyesatkan. Saya berani buka mulut karena jumlah teko sebesar itu tidak pernah dibahas secara khusus di tingkat komisi. Justru saat dalam rapat komisi Pemerintah hanya menyodorkan 788 orang, sesuai hasil kajian SKPD. Lalu pembengkakan sebesar jumlah itu diambil dimana dan dibahas dengan siapa. Kalau tidak percaya mari kita buka risalah sidang,” ungkapnya.

“Kita harapkan pemerintah tidak tergesa menandatangani SK Teko itu, tetapi harus dibuat kajian kembali oleh tim independen. Kita setuju bila itu diakomodir asalkan sesuai hasil dan kebutuhan serta asalisis beban kerja SKPD,” imbuhnya.

UU ASN jelasnya, menghendaki supaya P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) menghendaki harus ada analisis jabatan dan beban kerja. Harus ada tim seleksi dan melalui seleksi on line. “Kita di Malaka harusnya patuh pada amanat UU. DPRD prinsipnya harus kerja sesuai aturan. Malaka ibarat bayi yang baru bertumbuh jadi dalam setiap derap langkah harus sesuai aturan, supaya tidak terantuk ditengah jalan. Kita harus letakkan dasar yang kuat buat bangun Malaka . Kalau kita buat kebijakan diluar aturan terus, akan melemahkan diri sendiri dan fondasi kabupaten ini kedepan akan melemah dan keropos,” tuturnya.
Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere, SH ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (29/4) mengatakan proses perekrutan Teko di Malaka sudah sesuai aturan, dan melalui kajian SKPD. “Anggaran untuk 1.800 teko sudah ditetapkan DPRD melalui rapat paripurna sehingga tidak ada alasan supaya pemerintah tidak mengeksekusi. Kita bekerja sesuai aturan dan kajian SKPD, dan semuanya sudah rampung sehingga sudah bisa tanda tangan SK Kontrak bagi 1.800 teko yang direkrut,” ujarnya. (oni).

Baca Juga :   SMAN Bolan Bebaskan Semua Pungutan

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top