JAKARTA, Kilas Timor-Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan wali kota resmi berlaku.
Dengan berlakunya kedua UU tersebut, PNS di seluruh Indonesia, harus mengundurkan diri dari PNS, bila mengikuti hajatan politik pemilihan gubernur, bupati/wali kota.
Melihat adanya kerugian dan diskriminasi yang ditimbulkan kedua UU tersebut, 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Nusa Cendana (Undana), memutuskan melakukan uji materil atau judicial review terhadap kedua UU tersebut. Dan pada Selasa (31/3) kemarin, permohonan judicial review sudah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pantauan koran ini, rombongan PNS Undana yang terdiri atas, Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si Ph.D, Prof. Dr. Simon Sabon Ola, M.Hum, Dr. Kotan Stefanus M.Hum, Sukardan Aloysius, SH.M.Hum, Bill Nope, SH. L.LM, Ishak Tungga, SH. M.Hum dan Daud Dima Talo, SH. MA. MH, tiba di gedung MK, di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, tepat pukul 9:30 Wita. Sekira 30 menit kemudian, rombongan kemudian mendaftarkan permohonan uji materil di loket pengaduan dan pendaftaran MK.
Terpantau, rombongan PNS Undana itu, menyerahkan surat permohonan serta menyerahkan dokumen uji materil sebanyak 14 bundel, kepada staf MK. Setelah diperiksa, sejumlah kelengkapan dokumen, dan mengisi sejumlah format, permohonan diterima oleh pihak MK.
Usai pendaftaran, Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si Ph.D, yang juga Rektor Undana Kupang, kepada wartawan di gedung MK menyebutkan, pihaknya mengajukan konstitusional review karena hak-hak dasar sebagai warga negara Indonesia telah dirampas, dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 2015.
Kedua UU tersebut katanya, telah Mengekang dan merampas hak PNS untuk maju dalam pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. “UU ASN dan UU Pilkada mencederai hak-hak kami sebagai PNS, terutam hak-hak terlibat dalam pemerintah dan melakukan pelayanan publik. Dengan konstitusional review ini, maka pasal 119, pasal 123 UU ASN dan pasal 7 huruf t UU Pilkada, dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Prof Fred Benu sapaan akrabnya mengatakan, UU harusnya tidak berlaku diskriminatif. Mengapa DPR RI, DPRD yang maju tidak tidak undur diri dari jabatan. Kenapa hanya PNS yang harus undur diri ketika mendaftar sebagai calon kepala daerah,” tegasnya.
Dia berharap, MK bisa melihat dan mempertimbangkan konstitusional review yang diajukan pihaknya. Sebab telah terjadi diskriminasi, dan pemangkasan hak PNS.
Menyoal PNS Undana menggandeng PNS pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain di Indonesia, dia menjelaskan, hingga kini belum ada kerja sama dengan PTN lain. Namun dia berkeyakinan hampir semua PNS PTN mendukung dan berada dibelakang PNS Undana Kupang. “?anyak PNS PTN di Indonesia yang melahirkan banyak kepala daerah. Mengapa PNS harus dilarang dan dipasung haknya? PNS Undana Kupang, menjadi kepala dan wakil kepala daerah di beberapa kabupaten di NTT. Mengapa ada diskriminasi? Kami putuskan untuk konstitusional review di MK,” urainya.
Dikemukakan, Pasal 119 dan pasal 123 UU ASN dan pasal 7 huruf t, UU Pilkada, jelas bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya, dan sejumlah dasar hukum sebagaimana diatur dalam UUD.
Untuk diketahui, konstitusional review dilakukan PNS asal Undana yakni, pasal 119 UU ASN menyatakan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota, wajib menyatakan pengunduran diri sebagai PNS, sejak mendaftar sebagai calon. Selanjutnya Pasal 123 ayat (3) UU ASN menyatakan, pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden/wakil presiden, ketua/wakil ketua dan anggota DPR, gubernur/wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota, wajib menyertakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS, sejak mendaftar menjadi calon.
Pada Pasal 7 huruf t, UU 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menyebutkan, warga negara yang menjadi calon gubenur dan calon wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota, adalah yang memenuhi persyaratan antara lain, mengundurkan diri sebagai PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon. (nan)
