EKONOMI

Fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang Kritik Pelaksanaan Dana PEM

KUPANG, KilasTimor.com-Fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang, mengkritik Program Pemerintah Kota Kupang, yang dikelolah oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Kota Kupang, berupa pemberian Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), bagi warga Kota Kupang.
Kritikan Fraksi Demokrat ini, termuat dalam pemandangan umum fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang, terhadap penjelasan walikota kupang tentang laporan keterangan pertanggunggjawaban akhir tahun anggaran 2014, yang dibacakan oleh anggota fraksi Demokrat, Jenly Ndaumanu, di ruang sidang utama Kantor DPRD Kota Kupang, Jumat (10/4/2015).
Dia mengatakan, fraksi demokrat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Kota Kupang yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk 51 kelurahan, yang sasarannya adalah usaha produktif, yang dikelola warga.
Fraksi berpendapat bahwa peningkatan ekonomi melalui dana PEM tidak serta merta membuat penurunan angka kemiskinan, karena kemiskinan berkaitan dengan perasaan, penderitaan, ketiadaan harga diri dan ketiadaan masa depan. karena itu fraksi meminta agar intervensi pengentasan kemiskinan lebih menyentuh dan mengangkat harga diri masyarakat, dalam bentuk program dan kegiatan yang humanis dan partisipatif.
“Dari data yang disajikan pemerintah dalam nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Kupang tahun anggaran 2014 ini, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi sudah cukup berpihak kepada masyarakat marginal atau pelaku usaha kecil dan menengah. terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksud. Fraksi Demokrat meminta penjelasan pemerintah yakni sejauh mana pengaruh pemberian dana pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi kecil dan menengah di Kota Kupang, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan di Kota Kupang,” katanya .
Selain itu, kata dia, pernahkah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan program pemberdayaan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan program ini dengan melibatkan semua elemen masyarakat di kota kupang. kalaupun pernah melakukan evaluasi, fraksi meminta pemerintah untuk menjelaskan kelurahan mana saja yang berhasil dan kelurahan mana yang gagal melaksanakan program ini dan faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan.
Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, yang menyalurkan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat(PEM).
Terpisah Ketua Fraksi Demokrat Herry Kadja Dahi mengatakan, tanggapan fraksi Demokrat dengan memberikan kritikan kepada pemerintah, bukan berarti tidak mendukung. Tetapi ini sebagai suatu motifasi sehingga program tersebut bisa ada tolak ukur kesuksesanya. (rif)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top