JAKARTA, KilasTimor.com-Ditengah kisruh kepengurusan DPP Partai Golkar yang belum diketahui kapan berakhir, DPP Golkar versi Munas Ancol terus mempersiapkan segala sesuatu menghadapi Pilkada di Indonesia, terkhusus NTT.
Fungsionaris DPP Golkar kubu Munas Ancol, Melchias Markus Mekeng, kepada Timor Express (FMC Group), Rabu (8/4) disela-sela mengikuti Rapimnas I Golkar di Kantor Golkar, Slipi mengemukakan, pada dasarnya kubunya terus mempersiapkan segala sesuatu menghadapi Pilkada 9 Desember mendatang.
Dikatakan, putusan sela PTUN Jakarta Timur, tidak menggugurkan kepengurusan Munas Ancol, yang dipimpin Agung Laksono. Apalagi dalam UU Parpol, keputusan Mahkamah Partai bersifat tetap dan mengikat.
Karena posisi tersebut, pihak terus menggodok aturan partai dan juklak sebagai pedoman perekrutan para calon kepala daerah dari Golkar.
Salah satu yang diputuskan yakni, pencalonan dari partai Golkar bersifat terbuka bagi siapa saja, dan nantinya akan dilakukan survey.
Hasil survey paparnya, akan diumumkan secara transparan, tanpa kepentingan tertentu, agar benar-benar demokratis. “Kita terbuka untuk siapa saja, termasuk wartawan yang ingin jadi kepala daerah. Kita akan lakukan survey, untuk kemudian diputuskan. Jika memang harus koalisi maka akan dilihat bersama,” cetusnya.
Karena itu, dia berharap para pihak yang akan bertarung dalam Pilkada, silahkan mendaftarkan diri ke DPD II dan DPD I Partai Golkar, untuk disurvey. “Silahkan daftar. Nanti kita survey,” tambahnya.
Dia mengemukakan, kepengurusan Munas Ancol, dibawa kepemimpinan Agung Laksono, masih yang resmi, untuk mengajukan calon. Oleh sebab itu, tidak perlu ragu.
Menyoal kepengurusan Golkar di DPD I dan DPD II, Melky Mekeng sapaan akrabnya mengemukakan, saat ini pihaknya masih menyusun kepengurusan di DPD I dan II. Semua kepengurusan akan menggunakan Pelaksana tugas (Plt). Plt ditetapkan karena kepengurusan di daerah sudah berakhir. Dan Plt yang ditentukan, akan mengatur musda maupun pilkada. “Masa kepemimpinan sudah berakhir, jadi kita pakai Plt. Nanti Plt semua dari DPP. Kita sedang susun,” ujarnya.
Menyoal kepengurusan di NTT, kembali mantan Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan, semua masih disusun. Jika sudah final, maka semua akan segera bekerja, mempersiapkan Pilkada dan Musda.
Pada kesempatan itu, dia meminta semua pimpinan Golkar di daerah, termasuk NTT, untuk tetap tenang, sebab kepengurusan Munas Ancol, masih tetap sah, karena merupakan hasil keputusan Mahkamah Partai. (fed)
