RAGAM

Kabar Gembira, SK 1.800 Teko Malaka Segera Ditandatangani Penjabat Bupati

BETUN, KilasTimor.com-Surat Keputusan (SK) Penjabat Bupati Malaka, bagi 1.800 Teko Malaka akan ditandatangani Besok, Rabu (30/4). SK itu akan berlaku dari tanggal 01 Mei 2015. Masa kerja Teko mulai 1 Januari sampai dengan 30 April 2015 tidak bisa ditanda tangani, karena menjadi tanggung jawab dan kewenangan penjabat bupati Malaka yang lama, Herman Nai Ulu. Penegasan itu disampaikan Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere, SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (29/4).

” Ada tiga alasan saya menandatangani 1.800 teko itu yakni Pertama, SK Kontrak tahun 2014 hanya berlaku satu tahun mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2014. Kedua, Penjabat Bupati Malaka baru dilantik pada tanggal 24 April 2015, sehingga wajar baru bisa menandatangani SK teko pada 30 April dan pemberlakuan SK itu pada tanggal 1 Mei 2015. Ketiga, Penerimaan 1.800 teko di Malaka sudah dikaji setiap SKPD yang membutuhkan tenaga, sehingga pemerintah merasa perlu menetapkan melalui sebuah SK Bupati,” ujarnya.

“Saya tetap tanda tangan itu SK per 30 April sehingga bisa berlaku per 01 Mei 2015. Saya tidak bisa tanda tangan mulai tanggal 1 Januari karena saya baru dilantik 24 April lalu. Itu bukan urusan saya dan silahkan tanya Pak Herman Nai Ulu sebagai Penjabat Bupati Malaka yang lama,” tegasnya.

“Kalau Pak Herman Nai Ulu bijak, tentu menandatangani dokumen teko itu karena secara yuridis sudah ada nota kesepakatan antara pemerintah dan DPRD Malaka, saat pembahasan APBD Malaka lalu. tetapi sayangnya tidak dieksekusi. Empat bulan itu bukan tanggung jawab penjabat bupati Malaka yang baru, tetapi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pak Herman Nai Ulu, sebagai mantan penjabat bupati Malaka,” tandasnya.

Baca Juga :   Peningkatan Jalan Manubai-Kotun Dinilai Asal Jadi

Ketika ditanya wartawan terkait masa kerja teko selama empat bulan yang belum dibayar, Bupati Donatus Bere mengatakan dirinya tidak bertanggung jawab untuk urusan itu karena bukan kewenangannya. “Saya tidak urus pembayaran 4 bulan kerjanya teko itu, karena saya baru dilantik 24 April lalu. Silahkan pergi tanya mantan penjabat bupati yang lama,” ujarnya.
Mantan Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya sudah bekerja secara optimal supaya SK teko itu ditandatangani sebelum masa kerjanya berakhir. “Dalam rapat SKPD saya sudah meminta seluruh SKPD untuk membuat telaahan staf, terkait analisis kebutuhan tenaga dan beban kerja. Saya juga secara khusus meminta kepada Pak Sekda Donatus Bere bersama Kabid BKD mempersiapkan dokumen telaahan staf, tetapi hingga massa akhir jabatan saya tidak bisa melakukan tanda tangan karena bisa berdampak hukum. Saya sudah minta semuanya dua bulan sebelum massa jabatan saya berakhir. Tetapi tidak juga dipenuhi. Kita tidak bisa tanda tangan dokumen negara tanpa ditunjang dengan kajian SKPD apalagi hal itu berkaitan dengan keuangan daerah,” ujarnya. “Ini khan lembaga pemerintah, harusnya setelah selesai masa jabatan penjabat sebelumnya, maka tugas dan tanggung jawab akan diserahkan kepada penjabat bupati yang baru. Apa yang ditinggalkan penjabat lama akan dilanjutkan penjabat baru,” tukasnya. (oni).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top