RAGAM

Kades Se-Malaka Ngotot ADD Tidak Dipangkas, DPRD Janji Tambah di Perubahan Anggaran

BETUN, KilasTimor.com-Sebanyak 127 Kepala Desa yang menyebar pada 12 kecamatan di Malaka, ngotot supaya anggaran ADD sebesar Rp 43 Miliar tetap diperjuangkan DPRD Malaka, agar tetap utuh dan tidak dipotong menjadi Rp 21 miliar. Jika dipotong, pastinya sangat berpengaruh bagi pelaksanaan program kerja di desa.

Pemotongan 5 persen ADD dari yang seharusnya 10 persen penganggaran, sangat berpengaruh pada insentif yang diterima kades dan aparatnya. Hal itu disampaikan juru bicara kades se Malaka, Vinsentius Nahak Berek kepada DPRD Malaka di Betun, Senin (27/4)

“Kami para kades saat ini menyampaikan aspirasi untuk diperjuangkan DPRD, karena dana ADD kami dipangkas 5 persen dan sangat berpengaruh pada semua kegiatan dan penghasilan yang diterima kades dan aparat. Kita hidup di desa dengan Social cost yang tinggi, sehingga kalau dana itu dipotong lagi maka aparat desa akan rugi, karena penghasilan tiap bulan hanya Rp 250 ribu,” tegasnya,

“Ketika gabung di Belu, ADD hanya Rp 52 juta dan insentif kades masih bisa terima Rp 1 Juta. Ini ada undang-undang baru yang katanya uangnya banyak, tetapi insentif bagi kades anjlok. Kami mau supaya tidak usah main pangkas anggaran ADD, karena sangat berpengaruh bagi penghasilan kami dan program lainnya, yang mau dikerjakan di desa,” urainya.

Kades Kereana, Kecamatan Botin Leobele, Jun kepada forum rapat mengatakan pemotongan ADD yang diluar aturan, sangat menginjak harga diri kades, padahal kades menjadi ujung tombak pemerintahan yang langsung melekat dengan masyarakat akar rumput. “Kita mau supaya kesejahteraan kades juga diperhatikan dan jangan suka pangkas anggaran yang seharusnya menjadi hak desa,” katanya.

Baca Juga :   Konsep Merdeka Belajar Mendikbud, Harus Dimulai dari Guru

Ketua Komisi I DPRD Malaka, Doddy Tei Seran mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan mitra dan hal itu akan diperhatikan dalam perubahan anggaran. “Kami baru rapat dengan Sekda, PPKAD dan BPMPD mempertanyakan perihal pemotongan dana 5 persen, dan jawabannya ada kesalahan dalam penganggaran dan akan diakomodir dalam perubahan anggaran tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis PPKAD, Vinventius Loy dalam penjelasannya mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan pendropan dana itu, karena sebelumnya dibahas di tingkat TAPD. “Kita sudah melaporkan kepada sekda atas persoalan itu dan hal itu akan ditambahkan pada saat perubahan APBD Malaka tahun ini,” ujarnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top