Kades Kereana, Kecamatan Botin Leobele, Jun kepada forum rapat mengatakan pemotongan ADD yang diluar aturan, sangat menginjak harga diri kades, padahal kades menjadi ujung tombak pemerintahan yang langsung melekat dengan masyarakat akar rumput. “Kita mau supaya kesejahteraan kades juga diperhatikan dan jangan suka pangkas anggaran yang seharusnya menjadi hak desa,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Malaka, Doddy Tei Seran mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan mitra dan hal itu akan diperhatikan dalam perubahan anggaran. “Kami baru rapat dengan Sekda, PPKAD dan BPMPD mempertanyakan perihal pemotongan dana 5 persen, dan jawabannya ada kesalahan dalam penganggaran dan akan diakomodir dalam perubahan anggaran tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis PPKAD, Vinventius Loy dalam penjelasannya mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan pendropan dana itu, karena sebelumnya dibahas di tingkat TAPD. “Kita sudah melaporkan kepada sekda atas persoalan itu dan hal itu akan ditambahkan pada saat perubahan APBD Malaka tahun ini,” ujarnya. (oni)
