BETUN, Kilastimor.com-Organisasi Mahasiswa Malaka ‘marah’ soal teko dan meminta supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka melakukan evaluasi sesuai telaahan dan kebutuhan SKPD. Pasalnya, perekrutan ribuan teko di Malaka terkesan sarat kepentingan, bernuansa KKN dan tidak mencerminkan kebutuhan pemerintah. Kalau dipaksakan akan merugikan keuangan daerah dan Malaka terancam tidak bisa membangun. Demikian intisari pendapat yang dihimpun wartawan media ini dari beberapa aktivis mahasiswa Malaka yang menyebar pada beberapa daerah di Indonesia, Rabu (15/4).
Ketua Immala Kupang, Sirilus Klau kepada wartawan media ini mengatakan perekrutan 1.800 teko yang saat ini dipekerjakan di Malaka harus dievaluasi kembali karena tidak mencerminkan kebutuhan SKPD . Kalau mereka butuh teko harusnya ada permintaan tenaga dan telaahan staf dari setiap SKPD, tetapi justru yang terjadi adalah teko drop-dropan dari oknum-oknum pejabat yang saat ini lagi memerintah dan berkuasa,” ujarnya.
“Kita prihatin dengan kondisi ini apalagi Malaka saat ini baru berdiri, dan lagi giat membangun. Kalau tanpa kajian seperti itu akan terjadi pemborosan keuangan daerah dan Malaka tidak bisa membangun”,ujarnya.
Ketua Immala Malang, Bruno Berek kepada media ini mengatakan perekrutan teko tanpa perencanaan adalah kesalahan fatal yang tidak perlu terjadi. “Kalau setiap orang mau masukkan kepentingannya maka Malaka tidak akan maju dan berkembang. Tiap tahun uang puluhan miliar harus dikeluarkan untuk membayar teko dan hal ini sangat kontraproduktif bagi Malaka sebagai kabupaten baru yang lagi membangun,” ujarnya. “Kalau Malaka butuh tenaga harus dilakukan pengkajian dulu sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Saya dengar di kampung-kampung tim sukses paket tertentu melakukan perekrutan tenaga lulusan SLTA dan Sarjana untuk masuk teko. Kalau konsep ini yang dibangun jangan harap Malaka bisa maju,” ujarnya. “Saat ini pemerintah harus tegas untuk tidak melakukan perekrutan teko dengan alasan efesiensi anggaran. Kalau mau ada silahkan asalkan ada kajian kebutuhan, dan sistim perekrutannya juga harus dilakukan secara transparan dan tidak KKN,” sebutnya.
Ketua Immala Surabaya, Frid Lau kepada media ini mengatakan prihatin dengan perekrutan teko secara besar-besaran di Malaka. “Ini sama saja dengan upaya bagi-bagi jatah antar pejabat, dan hal itu menjadi potensi konflik di Malaka. Sebaiknya optimalkan PNS yang ada, selanjutnya setiap SKPD membuat telaahan kebutuhan tenaga untuk direkrut sesuai kebutuhan organisasi. Perekrutan glondongan seperti sekarang tidak profesional dan sangat merugikan masyarakat dan keuangan daerah. Harusnya uang rakyat itu untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana_prasarana wilayah yang masih rusak dan dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Sekda Malaka, Donatus Bere, ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan perekrutan tenaga kontrak di Malaka sudah melalui persetujuan DPRD dalam rapat APBD Malaka beberapa waktu lalu. “Kita utamakan akomodir 800 teko kiriman dari Belu dan 1.000 teko lainnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang menyebar di berbagai SKPD Kabupaten Malaka,” ujarnya.(oni)
